PULAU TALIABU – Aktivis mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk (Untika), Muflihun La Guna, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara segera mengambil langkah serius untuk mengusut tuntas dugaan persoalan mafia tanah dalam sengketa lahan di Kabupaten Pulau Taliabu.
Desakan tersebut menyusul beredarnya rekaman suara di media sosial yang diduga memuat percakapan sejumlah pihak terkait persoalan sengketa lahan. Muflihun menilai, pernyataan Polres Pulau Taliabu mengenai upaya mitigasi konflik belum disertai penjelasan konkret yang mampu menjawab kegelisahan publik.
Muflihun mengungkapkan, terdapat bagian percakapan dalam rekaman tersebut yang patut menjadi perhatian aparat penegak hukum.
"Kalau dalam rekaman itu ada bahasa yang menyebut, 'Dari awal torang so kerja sama', maka ini bukan persoalan yang bisa dianggap sepele. Pernyataan tersebut harus diklarifikasi secara serius. Ada indikasi yang perlu didalami, termasuk kemungkinan adanya kepentingan tertentu dalam sengketa lahan ini," tegas Muflihun kepada media, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, upaya mitigasi konflik seharusnya dilakukan secara profesional, objektif, transparan, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Bukan sekadar menyampaikan pernyataan normatif, sementara rekaman suara yang beredar justru menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat.
"Mitigasi itu harus profesional dan mengacu pada aturan hukum. Jangan sampai rakyat terus menjadi korban akibat dugaan permainan kepentingan dalam persoalan tanah. Jika benar ada praktik mafia tanah, siapa pun yang terlibat harus diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban," ujarnya.
Ia juga menilai pernyataan Kapolres Pulau Taliabu terkait mitigasi konflik perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesan bahwa aparat justru sedang melindungi atau mengabaikan substansi rekaman suara yang telah beredar luas di ruang publik.
Muflihun menegaskan, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Aparat kepolisian harus mengambil langkah nyata untuk memastikan tidak terjadi konflik horizontal akibat sengketa lahan tersebut.
"Jangan sampai masyarakat hanya diminta menjaga situasi tetap kondusif, sementara dugaan persoalan yang menjadi akar konflik tidak pernah dibongkar. Rakyat membutuhkan kepastian hukum, bukan sekadar imbauan mitigasi," tegasnya.
Ia pun meminta Kapolda Maluku Utara turun tangan melakukan penyelidikan secara menyeluruh, memeriksa pihak-pihak yang disebut dalam rekaman, menguji keaslian rekaman tersebut, serta mengungkap apakah terdapat unsur pelanggaran hukum di dalamnya.
"Hukum jangan hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan mereka yang diduga memiliki kepentingan dan kekuasaan. Negara harus hadir melindungi hak masyarakat atas tanahnya. Jangan biarkan dugaan mafia tanah tumbuh subur di Pulau Taliabu," tutup Muflihun.
.jpg)
