 |
| Zunaidi Z Yakin SE |
Jakarta – Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Halmahera Barat, Maluku Utarauntuk menelusuri adanya dugaan indikasi ASN Siluman serta keberadaan Aset Daerah di luar Halmahera Barat, mendapat perhatian publik.
Zunaidi Z Yakin selaku Wakil Bendahara Umum Forum Mahasiswa Pasca Sarjana (Formapas) Maluku Utara Jabodetabeka – Banten, ikut menyoroti pembentukan Pansus tersebut.
Zuned, sapaan akrab pria yang menempuh pendidikan pascasarjana di Jakarta ini meminta agar DPRD Kabupaten Halmahera Barat agar serius dalam menyelesaikan problem yang terjadi di Kabupaten Halmahera Barat khususnya indikasi siluman ASN di Kabupaten tersebut.
Seperti yang diketahui, dalam pemberitaan salah satu media, kutipnya, dari jumlah ASN yang terdaftar di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 3.873 orang, sedangkan daftar penerima gaji di BPKAD hanya 3.736 orang. Berarti ada selisih sebanya 137 ASN yang harus dibayar Pemda Halbar.
Zuned pun menegaskan agar DPRD terutama pansus tidak tinggal diam dan segera menemukan jalan keluar agar anggaran yang dialokasikan untuk membayar gaji ASN yang diduga siluman tersebut dapat dikembalikan ke kas daerah.
"Harus segera ditelusuri benar atau tidak. Jika benar tentu harus ada tindakan tegas agar mampu menyelamtkan anggatan daerah. Efisiensi yang sangat diperlukan apalagi dalam kondisi Covid-19 saat ini. Sebab, masih banyak masyarakat di daerah halbar yang masih membutuhkan uluran tangan dari pemda setempat," Ujarnya, Jumat (16/07)
Selain itu, Zuned juga menegaskan agar DPRD mencari solusi yang tepat soal aset yang berada di luar daerah Kabupaten Halmahera Barat. (Fy)
.jpg)
.jpg)
