Reportmalut com,- Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Fifian Adeningsi Mus mendesak Inspektorat segera menindaklanjuti Seluruh Laporan Hasil Perhitungan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Daerah (BPK) Republik Indonesia terhadap hasil pengunaan keuangan negara.
Hal itu disampaikan bupati usai mengikuti acara pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Semester 2 tahun 2021 di Kantor BPK Perwakilan Maluku Utara, Jumat (03/12/2021)
"Alhamdulillah tadi saya mendapatkan penghargaan dari BPK Perwakilan Maluku Utara, karena mewakili sambutan kepala daerah se Maluku Utara pada acara BPK tadi , " ucapnya.
Bahkan bupati berharap agar seluruh kepala Daerah di Maluku Utara bisa bekerja memenuhi target yang di inginkan BPK Republik Indonesia.
"Semoga kami kepala daerah di Maluku Utara bisa bekerja sesuai yang kami harapkan untuk mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dari BPK RI Perwakilan Maluku Utara," tandasnya.
Bupati perempuan pertama di Malut juga menyampaikan dari hasil LHP dari BPK terhadap penggunaan keuangan Daerah di kepulauan Sula, Inspektorat Kepsul sesegera mungkin menindaklanjuti LHP BPK RI.
"Inspektorat harus bekerja dengan baik untuk menindaklanjuti semua temuan oleh BPK RI yang di tuangkan dalam LHP , kalau untuk Isu temuan Mami DPRD Sula jika sudah ada di LHP harus segera di tindak lanjuti oleh instansi terkait ," tutup bupati. (KS).
.jpg)
.jpg)
