-->
    |

PJ Baru Desa Maluli Dituding Rusak Citra Koperasi Merah Putih, Diduga Terjadi Manipulasi Administrasi


PULAU TALIABU, Reportmalut.com – Kehadiran Penjabat (PJ) baru di Desa Maluli, Kecamatan Taliabu Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu, memicu kontroversi. PJ tersebut dituding merusak citra Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akibat dugaan manipulasi administrasi dalam pembentukannya.


Masaalah ini diungkapkan oleh Aktivis Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, A. Setiawan, kepada wartawan pada Senin, 14 Juli 2025. Setiawan mendesak notaris untuk menahan akta notaris Kopdes Merah Putih hingga ada pertemuan antara kedua belah pihak yang berseteru.

Setiawan menjelaskan bahwa Kopdes Merah Putih di Desa Maluli telah terbentuk secara sah pada tanggal 30 Mei 2025, lengkap dengan berita acara yang ditandatangani oleh BPD, PJ lama, dan pihak berwajib dalam Musyawarah Desa (Musdes) pembentukan.

"Namun, setelah pergantian PJ lama ke PJ baru pada tanggal 15 Juni 2025, PJ baru tersebut mengadakan Musdes susulan dengan dalih Musdes pertama tidak sesuai mekanisme," ujar Setiawan. Ia menambahkan bahwa menurut BPD dan PJ lama, semua proses sebelumnya sudah sesuai mekanisme.

Kejanggalan lain yang disoroti Setiawan adalah tidak hadirnya tenaga ahli maupun perwakilan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Perindagkop) dalam Musdes susulan kedua.

Selain itu, meskipun Akta Notaris kepengurusan Musdes kedua ini sudah terbit, notaris masih menahannya. "Notaris masih menahannya dengan syarat kedua kubu harus bertemu kembali untuk mencari solusi," ungkap Setiawan.

Setiawan juga menduga adanya manipulasi administrasi dalam proses pembentukan Kopdes yang kedua oleh PJ baru. Ia mempertanyakan urgensi penggantian kepengurusan secara tiba-tiba.

"Sebenarnya apa yang paling urgen sehingga diganti yang baru? Dan kenapa tidak dipersoalkan dari dulu padahal kalau mau dilihat jaraknya lumayan jauh," tanya Setiawan.

Ia menilai penyelenggaraan Musdesus Kopdes tahap dua di Desa Maluli tidak sesuai mekanisme dan bukan menjadi solusi, melainkan menimbulkan masalah baru.

"Ada kongkalikong dan tidak transparan. Semua ini tujuannya hanya untuk merealisasikan kontrak yang sudah dibangun," imbuhnya.

Setiawan menyayangkan pembentukan Kopdes yang masih berdasarkan perbedaan pilihan. Menurutnya, hal ini mencerminkan minimnya kesadaran akan pentingnya koperasi dan mencoreng marwah Kopdes Merah Putih secara administrasi.
Komentar

Berita Terkini