-->
    |

Kemendukbangga/BKKBN: Keluarga Berisiko Stunting di Malut Meningkat, Bonus Demografi Harus Dimanfaatkan.



Ternate, Reportmalut.com – Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN, Prof. Budi Setiyono. Ph.D., bersama Kepala Perwakilan KemenDukBangga/BKKBN Provinsi Maluku Utara, dr Victor Palimbong, M.K.M,. mengungkap adanya peningkatan jumlah keluarga berisiko stunting di Maluku Utara. Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI dan Gubernur Maluku Utara di Ternate.

Berdasarkan data semester kedua tahun 2025, jumlah keluarga berisiko stunting meningkat dari 40.095 menjadi 42.810

S Prof. Budi Setiyono dalam pemaparanya menyampaikan bahwa pada tahun 2025 Indonesia mulai memasuki masa bonus demografi  Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, Indonesia memiliki 196,56 Juta penduduk usia produktif atau setara 69,58% dari total populasi. Ia menekankan bahwa momentum ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Keberhasilan memanfaatkan bonus demografi akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, seperti peningkatan jumlah tenaga kerja, menguatnya daya beli masyarakat, dan bertambahnya tabungan pemerintah. Sebaliknya, kegagalan mengelola bonus demografi dapat menjadikannya beban ekonomi.

Sementara itu, dokter Victor menegaskan pentingnya Kolaborasi dan sinergi lintas sektor untuk menekan angka prevalensi stunting, demi memastikan pertumbuhan sumber daya manusia di Maluku Utara yang optimal.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menyampaikan bahwa peningkatan sarana dan prasarana kesehatan menjadi prioritas dalam program Universal Health Coverage (UHC) di daerahnya. Ia menargetkan perbaikan rumah sakit di Maluku Utara dapat diselesaikan pada akhir Desember 2025 sehingga masyarakat sudah dapat merasakan manfaatnya mulai Januari tahun berikutnya.

Ketua Komisi IX DPR RI, Oban Tabroni, menjelaskan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Aspirasi yang dihimpun akan dibahas lebih lanjut dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama mitra kerja terkait, untuk merumuskan solusi yang tepat.

Diketahui Rapat merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Komisi IX DPR-RI berserta mitra di Maluku Utara 

Komentar

Berita Terkini