 |
| Ketua umum HMi Cabang Tidore, Aldi Rizaldi Daud |
Tidore, Reportmalut.com-Aksi demonstrasi yang digelar oleh kelompok Cipayung Plus di Kabupaten Halmahera Selatan berujung ricuh setelah terjadi insiden kekerasan yang menimpa Ketua KOHATI Badko HMI Maluku Utara.
Kericuhan bermula ketika massa aksi menyuarakan tuntutan mereka di depan kantor pemerintah daerah. Situasi yang awalnya berjalan kondusif berubah tegang saat aparat kepolisian berupaya membubarkan demonstran secara paksa.
Dalam proses tersebut, Ketua KOHATI Badko HMI Maluku Utara mengalami pemukulan, diduga dari seorang aparat keamanan yang menyebabkan luka fisik serta meninggalkan trauma psikologis.
Ketua Umum HMI Cabang Tidore, Aldi Rizaldi Daud, menyampaikan kecaman keras terhadap tindakan represif aparat kepolisian di bawah komando Kapolres Halmahera Selatan. Menurutnya, insiden tersebut merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia.
“Kami mengutuk keras tindakan oknum aparat yang melakukan kekerasan, apalagi terhadap perempuan. Konstitusi negara telah menjamin kebebasan berpendapat, dan demonstrasi adalah bagian dari hak demokrasi yang harus dihormati,” tegas Aldi.
Aldi juga menegaskan bahwa insiden ini menjadi bukti perlunya reformasi di tubuh kepolisian. Ia mendesak Kapolda Maluku Utara untuk segera mengambil langkah tegas terhadap Kapolres Halmahera Selatan yang dinilai gagal memberikan arahan kepada anggotanya sesuai prosedur pengamanan.
“Kejadian ini menunjukkan urgensi reformasi di kepolisian. Kami dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Tidore meminta Kapolda Maluku Utara segera mencopot Kapolres Halsel dari jabatannya, karena terbukti gagal menginstruksikan anggotanya agar menjalankan pengamanan sesuai standar operasional prosedur (SOP),” tegasnya.
Peristiwa ini menambah daftar panjang praktik kekerasan aparat terhadap gerakan mahasiswa di Maluku Utara. Berbagai pihak pun kini menantikan respons tegas dari Kapolda Maluku Utara guna memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang.
Aksi Cipayung Plus di Halsel yang semula bertujuan menyuarakan aspirasi rakyat justru berakhir dengan catatan kelam, sekaligus menjadi peringatan bahwa kebebasan berdemonstrasi masih menghadapi tantangan serius di daerah ini.
