SANANA -Merasa tidak ada keterbukaan anggaran penanganan Covid-19 dan tidak serius dalam melakukan pencegahan wabah Covid-19, Himpunan Mahasiswa Fuata-Waitamua (HMFW) menggelar unjuk rasa di depan kantor desa, Senin (4/05) pagi.
Mahasiswa yang bergerak ke kantor desa pada Pukul 10 pagi tadi juga membentangkan spanduk dan pamflet yang menuntut Kades agar transparan mengenai anggaran penangangan Covid-19
Menurut Kordinator Lapangan (Korlap), Ahir Teapon, berdasarkan Permendesa, Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan, Pembangunan dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perioritas Penggunaan Dana Desa 2020 di dalamnya berbunyi, pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dalam penanganan bencana alam atau kejadian luar biasa diantaranya, rehabilitasi fasilitas umum untuk isolasi korban pandemi Covid-19, kegiatan lain yang bertujuan membatasi perkembangan penyebaran atau penularan Covid-19. Sehingga, berdasarkan landasan tersebut, kata Ahir, atas nama HMFW menuntut pemeritah desa segera menyikapi persoalan penanganan Covid-19 dengan serius.
Beberapa point tuntutan yang disampaikan dalam unjuk rasa yaitu Pemdes harus segera mengaktifkan tempat karantina, Pemdes Fuata segera mengaktifkan posko penanganan Covid-19. Melakukan penyemprotan disenfektan, secepatnya menyalurkan Biaya Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat,
Transpransi anggaran Covid-19, segera mengadakan atau menyediakan bahan pangan pokok untuk masyarakat, pengadaan alat pengukur suhu badan, dan BPD harus menjalankan aturan yang berlaku.
" Itulah sejumlah poin sikap kami yang hari ini kami tuntut. Jika Pemdes masih saja tidak indahkan maka, kami tetap terus menggelar aksi," tutupnya. (KS).
