Jakarta-Pernyataan Anggota DPR-RI Dapil Maluku Utara, Achmad Hatari yang menuding aksi demonstrasi oleh mahasiswa, buruh dan elemen gerakan ditunggangi dan dibayar, menuai kecaman publik. Salah satu organisasi yang mengecam dan mengutuk statmen tersebut ialah Forum Mahasiswa Pascasarjana Maluku Utara Sejabodetabek-Banten.
Kepada Reportmalut.com, Senin, (12/10), Wakil Ketua Umum Formapas Fahris Badar menyebut bahwa statmen tersebut menunjukan Hatari miskin Moral.
" Ada satu pernyataan menarik yang dikeluarkan oleh salah satu Oknum Politisi (Anggota DPR RI) Dapil Maluku Utara. Kebetulan oknum DPR itu juga adalah Politisi Partai Nasdem. Dia bilang Mahasiswa Demo di bayar, benarkah demikian? Apakah statement ini memiliki sebuah kebenaran yang valid? Apakah memang realitasnya politik dan moral adalah dua hal yang saling berkontradiksi? Tidak akan berkumpul pada satu tempat dan waktu yang sama?," Tanya Fahris
Dalam sejarah manusia, Lanjut Fahris, manusia lebih dahulu mengenal moralitas daripada lembaga DPR yang saat Hatari tempati. Masyarakat Maluku Utara sudah memberikan kepercayaan untuk mengawal segala bentuk aspirasi, bukan menuding gerakan masyarakat, mahasiswa dan buruh di bayar.
"Mental apatis, tidak mau tahu kesulitan orang lain, yang penting dirinya senang. Tidak memikirkan orang lain, hanya memikirkan keuntungan dan kesenangannya sendiri meskipun yang dilakukannya jelas-jelas merugikan rakyat," Tegasnya
Menurut Fahris, Pertanyaan itu sangat sederhana bagi pak Hatari yang miskin moral, miskin narasi. Tetapi beliau lupa pihak-pihak yang mengesahkan UU Cipta Kerja kemarin bisa saja yang dibayar.
"Tentu semua itu karena rakyat, keringat dan kerja keras rakyat membayar pajak untuk membayar gaji pak Hatari. Serta perlu ditekankan bahwa, gerakan mahasiswa dan buruh bukan gerakan tarik karpet di mesjid. Tetapi ini adalah gerakan murni yang lahir dari rasa ketidakadilan," tutup Fahris. (fy)
