 |
Artinya bahwa amanat UU tentang pendidikan adalah mencerdaan kehidupan bangsa. Kehidupan dalam konteks ini bukan saja individu, akan tetapi bumi pertiwi. Bertolak dari pandangan diatas maka undang-undang no 20 tahun 2003 sistem pendidikan nasional dalam pasal 3 menyatakan:
“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, seahat, berilmu, cakap,kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab”.
John Dewey sendiri menyatakan bahwa pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional kea arah alam dan sesama manusia. Sedangkan bapak pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa mendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.
Dari pernyataan tersebut maka pendidikan merupakan sebuah kondisi dimana seorang manusia dibentuk kecakapan fundamentalis secara intelektuan dan emosional agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.
Maka dari itu benar adanya bahwa pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam memainkar peranya sebagai perantara agar terwujudnya cita-cita bangsa yang diamanatkan dalam UUD 45.
Pendidikan di Maluku Utara.
Di Maluku Utara pendidikan telah memainkan peran dalam membangun peradaban dan juga sebagai bentuk mewujudkan cita-cita bangsa. Peran penting pendidikan dalam membangun peradaban Maluku utara memilki akar sejarah yang panjang karena sejak datangnya VOC ke negeri ini, maka dunia pendidikan praktis masuk ke Indonesia.
Sebagai wilayaj kepulan dan berada di ujung timur Nusantara, pendidikan menjadi barang mewah bagi anak-anak petani, nelayan maupun segenap rakyat. Sudah sejak lama keinginan berpendidikan baik selalu di eluh-eluhkan, apalgi disparitas pembangunan desa dan kota yang semakin jauh.
Pendidikan belum mendapatkan perhatian sepenuhnya oleh pemerinta provinsi Maluku utara dalam hal kualitas dan penyebaran informasi pada setiap prosesi belajar mengajar. Dari pengalam penulis dilapangan dengan mengumpulan informasi di peroleh bahwa pendidikan di Maluku utara memiliki segudang permasalah.
Diantaranya, kurangnya guru berskil di pedesaan, masih maraknya kekerasan oleh guru, perpustakaan yang tidak update, perlengkapan LAB dan kuatnya pungli. Permasalahn-permasalahn ini selalu mencuat ke permukaan namun tidak selalu di dalami secara serius.
Mutu pendidikan yang harus di seriusi terutama pelaksanaan pelaksanaan UN tingkat SMA yang hasilnya sering sangat memuaskan dan sesuai harapan namun mengenai mutu, sebenarnya bukan tentang seberapa besar angka kelulusan, tetapi seberapa bermanfaat dan berkualitas para lulusan tersebut ketika harus bersaing dengan daerah-daerah lain. Kondisi ini karena akumulasi nilai yang diperoleh terkadang bukan murni dari hasil kerja keras peserta didik tetapi terkadang mendapat bantuan dari kalangan guru.
Maka praktek yang sering terjadi pada ujian akhir siswa akan mempengaruhi kualitas para siswa baik secara psikologi dan pergaulan. Sistem Pendidikan seperti ini akan membentuk SDM yang rendah kualitas, etika dan nilai moralnya yang merosot.
Permasalahan lain adalah, tentang angka putus sekolah. Sekitar 800 ribu anak-anak di Indonesia timur putus sekolah menurut data dari lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI). Angka putus sekolah ini sangat memberikan dampak besar pula pada angka buta huruf di kawasan Indonesia Timur. Wilayah indonesia timur seperti Papua, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi untuk presentase angka buta huruf masih dibilang tinggi.
Selanjutnya Papua dengan 36,31% angka buta huruf, Sulawesi Barat dengan 10,33% angka buta hurufnya, NTB dengan 16,48% angka buta huruf dan banyak lagi persentase benerapa daerah maluku dengan angka yang kurang lebih rata-rata 5-10% angka buta huruf.
Daerah lain juga dengan persentase buta huruf yang diatas 5%nya diantaranya Gorontalo Sulawesi tenggara dan NTT. (data ini harusnya di batang tubuh awal)
Di sisi lain IPM di Maluku Utara menurut LSI, masih sangat jauh dibandingkan dengan propinsi-propinsi yang ada didaerah lain Indonesia.
Permasalahanya adalah; Kebijakan pemerintah yang kurang memerhatikan pemerataan, kuatnya politisasi,minimnya sarana dan prasarana pendidikan yang belum terjangkau di seluru Kabupaten/kota Masih banyak warga masyarakat yang tidak melanjutkan pendidikan serta sebagian besar adalah tamatan SD.
Dari beberapa faktor dan studi LSI ini membuktikan bahwa, Maluku Utara memiliki problem yang serius dalam dunia membangun sistem pendidikan, oleh karena itu pemantapan strategi dan pembangunan yang berkesinambungan harus di presur dalam kekuatan kebijakan yang mampu di selenggarakan setiap kabupaten kota. Pemerintah masing-masing Provinsi dan Kabupaten Kota harus bekerja sama dengan mementingkan perkembangan dzaman. (FY)
.jpg)
