|

HPMS Nilai Pengawasan DPRD Kepsul Lemah


SANANA- Himpunan Pelajar Mahasiswa Sula (HPMS) Cabang Ternate menilai fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) lemah. Sebab, proyek pasar Makdahi, Desa Fatcei yang menjadi temuan langsung oleh DPRD dimana proyek tersebut telah dikerjakan diluar dari Rencana Anggaran Belanja (RAB), hingga kini tidak punya titik terang.

Padahal, DPRD sendiri pernah meminta kepada  Kejaksaan Negri (Kejari) Kepsul untuk memanggil beberapa pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan tersebut.

“Kami nilai DPRD Kepsul ini lemah dalam pengawasan. Padahal sudah meminta kepada Kejari. Tapi kan butuh pengawalan secara serius dari DPRD,” kata Ketua HPMS Cabang Ternate, Armin Soamole kepada wartawan, Senin (26/08).

Armin mengatakan, fungsi DPRD Kepsul perlu dipertanyakan. Sebab, selama ini DPRD terkesan hanya memikirkan diri sendiri. “Harusnya pasar Makdahi itu DPRD kawal hingga temukan titik terang. Jangan-jangan DPRD takut sama Herman Thes sebagai kontrakor proyek tersebut,” bebernya.

Tentu, lanjutnya, jika DPRD serius dengan masalah pembangunan di Sula, apalagi proyek tersebut telah menghabiskan anggaran sebesar Rp. 5,6 miliar, tentu banyak yang harus DPRD kawal. Salah satunya Masjid Desa Pohea. Tapi nyatanya sampai saat ini orang-orang yang tangani proyek di Sula masih saja tidak serius membangun Negri ini,” semprot Armin.

Proyek yang dikerjakan oleh PT. Inasko Cipta Bersama di 2018 ini, Armin menambahkan, harusnya diseriusi oleh DPRD. Karena, batas pekerjaannya selesai pada Desember 2019, akan tetapi molor hingga Maret 2019. “Kami menduga DPRD sudah masuk angin atas pekerjaan ini,” ujarnya.(KS)
Komentar

Berita Terkini