SANANA, - Lantaran pengelolaan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa (DD -ADD) yang amburadul serta diduga menggelapkan DD-ADD, Himpunan Pelajar Mahasiswa Wai-Ina (Hipmawi) menggelar aksi penuntutan terhadap Kepala Desa (Kades) Wai-Ina Kecamatan Sulabesi Barat
Kepada Report Malut. Com, Karman Umarama, menyampaikan bahwa, Kades Wai Ina, Arifin Umalekhoa di duga kuat menggelapkan ADD dan DD lantaran banyak item kegiatan yang tertuang dalam APBdesa tidak di laksanakan.
Tak hanya dugaan korupsi, Arifin juga di nilai tidak beretika dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan di desa. Selain itu, dirinya (Arifin red) juga sering membentak warga yang datang untuk membuat surat keterangan seperti yang dialami empat warga desa Wai-Ina.
Selain menyoroti ADD dan DD, Samsul Bahi Fokatea menuturkan, Hipmawi juga menolak penunjukan PJ kades Wai ina yang merupakan aparat desa dari kalangan PNS. Sebab, Hipmawi menilai suatu pemerintahan di anggap gagal akibat dari ketidakmampuan menejamen dalam mengelola pemerintahan desa.
Lanjut Samsul, bila Bupati mengangkat Pj. kades yang di luar dari Warga Wai Ina, maka sama saja Bupati mengindahkan perilaku korupsi merajalela di Kepsul. Bagimana tidak, kata Samsul sebelum memberikan Surat Keputusan (SK) maka alangkah baiknya melakukan uji kelayakan dalam menempatkan PJ. Kades di Desa Wai Ina dan harus di ambil dari anak Kampung asli di Desa Wai Ina.
Bila Bupati mendatangkan orang lain yang bukan putra Desa Wai Ina maka Bupati harus bertanggung jawab bila nantinya terjadi hal hal yang tak di inginkan." Bila PJ adalah warga dari luar Desa Wai Ina, suatu ketika terjadi hal-hal yang tidak di inginkan siapa yang bertanggung jawab," tutupnya. (KS).
