 |
| Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memfasilitasi Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), |
Jakarta, Reportmalut.com - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memfasilitasi Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Jumat (06/02/2026). Rakor ini digelar sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak.
Langkah strategis tersebut dilakukan untuk mengawal proses produksi jagung dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani jagung binaan Polri di berbagai wilayah Indonesia. Rapat yang berlangsung di Mabes Polri ini juga diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring dan dipimpin oleh Karobinkar SDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol. Langgeng Purnomo.
Dalam sambutannya, Brigjen Langgeng menyampaikan bahwa rakor ini merupakan bagian dari analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya sekaligus konsolidasi strategi ke depan. Ia menyebutkan bahwa Indonesia berhasil tidak melakukan impor jagung pakan ternak sepanjang tahun 2025.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya. Keberhasilan tanpa impor jagung pakan ternak pada 2025 menjadi dasar untuk memperkuat kolaborasi dan menjalankan strategi tahun 2026 agar lebih baik lagi,” ujar Brigjen Langgeng.
Di sektor hulu, Polri berperan sebagai jembatan bagi kelompok tani jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan yang melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses petani ke perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Implementasi program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, seperti Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, di mana petani memperoleh kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian jagung.
Sementara itu, Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, yang mewakili Himbara, menyampaikan bahwa pada tahun 2026 BRI telah menyiapkan platform anggaran sebesar Rp180 triliun untuk pembiayaan KUR Mikro di sektor pertanian, termasuk ekosistem pertanian jagung.
Selain permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga jagung di tingkat produsen. Polri memastikan hasil panen petani tidak terjebak dijual kepada tengkulak dengan harga rendah dengan menjalin kerja sama bersama Perum Bulog untuk menyerap hasil panen.
Pengadaan jagung oleh Bulog pada tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026 tentang pengadaan jagung dengan target 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah, dengan harga Rp6.400 per kilogram. Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini telah mendorong pembelian jagung sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan HPP Bulog, yakni Rp6.400 per kilogram, sehingga petani mendapatkan kepastian harga dan perlindungan usaha,” kata Brigjen Langgeng.
Program ini bertujuan mengembangkan lahan tidur, memutus ketergantungan petani terhadap tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang berkelanjutan, petani diharapkan mampu mengelola usaha taninya secara lebih baik, membayar pinjaman modal tepat waktu, dan meningkatkan kesejahteraan hidup.
Melalui rapat koordinasi program ketahanan pangan tahun 2026 ini, Polri berharap dapat terus memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dan mendorong kesejahteraan petani jagung di seluruh Indonesia.
