SANANA, - Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) Muhammad Natsir Sangadji, menanggapi permasalahan penyaluran Bantuan Langsung Tunai, Dana Desa (BLT-DD) di Desa Karamat-Titdoy yang disampaikan oleh Ketua umum Himpunan Mahasiswa Pulau Mangoli (HMPM) Fahrizal Lumbessy, kepada media ini kemarin.
Muhammad Natsir, mengatakan bilamana penyaluran BLT-DD tanpa melalui musyawarah penetapan penerima, maka hal itu telah dianggap melanggar prosedur.
"Iya mestinya sebelum melakukan penyaluran, Pemdes seharusnya melakukan musyawarah agar mengetahui jumlah warga yang menerima BLT-DD dan PKH maupun penerima Bansos lainnya," ungkap politisi Partai Gerindra ini kepada awak media, Selasa (30/06).
Dalam waktu dekat, Muhammad Natsir berjanji akan turun langsung ke desa tersebut untuk mengecek kebenaran penyaluran BLT DD Desa Karamat-Titdoya apakah sudah melakukan musyawarah atau belum.
" Jika benar ada informasi seperti itu maka dalam waktu dekat kami akan ke desa bersangkutan untuk mengecek kebenaran apakah panyaluran BLT-DD tanpa melalui musyawarah penetapan nama penerima atau seperti apa," cetusnya. (KS).
.jpg)
.jpg)
