-->
    |

SPPW Nilai Dinas PMD dan Inspektorat Lindungi Kades Waiboga


SANANA, - Diduga adanya perlindungan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) berserta Inspektorat kepada Kades Waiboga, Hasanudin Tidore, terkait realisasi penggunaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD-ADD), puluhan Mahasiswa maupun warga yang tergabung di dalam Solidaritas Pemuda Progresif Desa Waiboga dan Umaga (SPPW) menggelar unjuk rasa terkait kinerja Kades Waiboga di depan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kamis (11/06) Pagi.

Berdasarkan pantau Report Malut. Com, massa aksi tidak di ijinkan masuk oleh pihak keamanan di halaman kantor DPMD. Massa hanya bisa  menyampaikan pendapat dari di luar halaman kantor.

Kordinator lapangan (Korlap) Kamil Tidore, dalam orasinya menyampaikan, mereka menilai Kadis PMD dan Inspektorat melindungi Kades Waiboga. Buktinya, sampai saat ini Kades Waiboga Hasanudin Tidore tidak berani menyampaikan laporan keterangan realisasi anggaran yang berkaitan dengan penggunaan anggaran melalui APBdes 2015-2020 yang di sertai dokumen-dokumen keuangan desa berdasarkan Permendagri tentang pengelolaan keuangan desa antara lain APBdes (Perdes),Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA) Rencana Anggaran Kegiatan Desa (RKAD) dan Laporan pertanggungjawaban Kegiatan Anggaran (LPKA).

Padahal, seharusnya instansi seperti DPMD dan Inspektor selalu mengawal kinerja desa. Tapi sayangnya, sampai saat ini Kades Waiboga tidak peduli dengan permintaan masyarakat Desa Waiboga." Olehnya itu, Kami minta agar Bupati Hendrata Thes bisa mengevaluasi kinerja Kasi Pengawasan Pengelolaan Anggaran, Haryono Usia, DPMD, Inspektorat," ungkapnya. (KS)
Komentar

Berita Terkini