Aksi demonstrasi yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi dan Ditrimsus Polda Malut pada Selasa (04/08) mengenai dugaan penyalagunaan dan peyelewengan anggaran APBD Pemerintah Kota Tidore kepulauan TA 2019. Dimana hal ini sudah disampaikan oleh Wali Kota Tidore Kepulauan pada rapat paripurna DPRD Kota Tidore kepulauan dan di tolak oleh 4 fraksi DPRD
Aksi Unjuk Rasa DPD GPM di depan Ditkrimsus Polda Malut berjalan dengan damai dan kondusif. Namun, ketika beralih ke Kejaksaan tinggi Malut, terjadi penyerangan oleh sekelompok Orang Tak di Kenal (OTK) yang diduga preman.
Penyerangan ini mengakibatkan beberapa Kader GPM mengalami luka lebam, diantaranya Ketua DPC GPM Kota Ternate dan Sekretaris DPD MALUT.
"Tindakan ini telah melanggar konstitusi dalam UU No. 28 Thn 1998 Tentang Menyampaikan Pendapat di depan Umum," Tegas Sartono Halek, Ketua DPD GPM Maluku Utara
Tindakan penyerangan dan pemukulan ini, lanjut Sartono, sudah dilaporan ke pihak penegak hukum Polres Ternate agar dapat ditindaklanjuti.
"Kami akan melakukan konsolidasi untuk aksi lanjutan pada hari Kamis (06/08) dengan melibatkan beberapa organisasi Front Marhaenis yakni GMNI Kota Ternate," Tutup Sartono, (FY).
