SANANA, - Selain menolak Vaksin Sinovac, Front Penyelamat Rakyat Sula (FPRS) menggelar unjuk rasa menolak Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul).
Ketua Umum PMII Cabang Sanana, Sahril Soamole dalam orasinya manyampaikan, berdasarkan Permendagri nomor 112 tentang pembiayaan Pilkades serentak dalam kondisi bencana non alam atau Covid-19 maka, anggaran Pilkades menjadi tugas panitia Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pilkades Serentak harus di bebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD ) Kabupaten atau Kota.
Namun, kata Sahril, kalau dikaji dari aspek sosiologis beberapa tahun belakangan ini Kabupaten Kepulauan Sula masih banyak yang belum memiliki kepala desa definitif melainkan Pejabat Sementara (PJS) sebagai perpanjang tangan dari pemerintah.
Tentu bukan saja itu, Lanjut Sahril, tetapi ada juga beberapa permasalahan desa yang cukup serius. Misalnya, buruknya pengelolaan Dana Desa (DD), tidak efektif pembangunan diakibatkan intervensi kepentingan politik praktis yang dilakukan oleh berokrasi dalam hal ini Pemda Kepsul.
"Tanpa banyak pertimbangan Pemda Kepsul bermaksud melaksanakan Pilkades serantak. Namun, yang menjadi persoalan adalah terkait anggaran Pilkades," ungkapnya dalam orasi, Senin (11/01).
Di mana, Pemda Kepsul berencana menginstruksikan setiap desa harus menggunakan anggaran DD senilai Rp 500.000.000. Sementara, penjelasan Permendagri nomor 112 sangat jelas dan tegas bahwa, anggaran Pilkades bersumber dari APBD. Terlebih lagi anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBdes) tahun 2021 telah terealisasi sebesar Rp 25.000.000/desa itupun tergantung permintaan desa.
" Perlu kiranya kami sebagai masyarakat Kepulauan Sula mengatahui secara jelas duduk perkaranya seperti apa dari Pemda Kepsul demi terwujudnya demokrasi yang transparan tanpa ada transaksi," tutupnya (KS).
.jpg)
.jpg)
