SANANA,- Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) Eksekutif Sanana menggelar aksi menuntut pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di 78 desa harus ditunda.
Koordinator aksi, Junaidi Peuleu dalam orasinya menyampaikan, pihaknya menilai bahwa Bupati Kepulauan Sula, Hendrata Thes diduga telah melanggar aturan.
Di mana dalam peraturan bupati, mengharuskan harus ada bimbingan teknis (Bimtek). Belum lagi, saat ini panitia desa di tingkatan desa sama sekali tidak memiliki anggaran. Sementara, Pemkab mengharuskan untuk segera melakukan Pilkades serentak di 78 desa.
" Jangan mengadudomba rakyat di 78 desa ini demi kepentingan politik kalian. Saya tegaskan sekali lagi, Pilkades serentak harus ditunda," ucapnya di depan kantor bupati Kepsul, Kamis (25/03).
Junaidi bilang, Pemkab memaksakan keadaan untuk secepatnya melakukan Pilkades. Namun, sampai saat ini panitia desa terpaksa berhutang demi menjalankan kemauan Pemkab Kepsul.
" Kami sangat sedih dengan keadaan panitia desa yang kerja tanpa anggaran. Padahal hal ini telah tercantum di dalam Permendagri 112 tahun 2014 yang mesti menyiapkan anggaran dan segala hal teknis yang di butuhkan terutama anggaran protokol Covid-19," ungkapnya. (KS)
.jpg)
.jpg)
