Kurangnya Pemberdayaan Kelompok Nelayan di Sektor Perikanan Tangkap Kota Tidore Kepulauan

Doc - Repormalut (Ariyanto M. Ali)

Penulis : Ariyanto M. Ali

(Alumni Mahasiswa Fakultas Ilmu Kelautan Universitas Nuku) 

Sebagai wilayah kepulauan, Kota Tidore   memiliki potensi perikanan kelautan yang sangat melimpah. Perikanan tangkap menjadi Poros Perekonomian masyarakat pesisir Kota Tidore dalam menunjang kehidupan sehari-hari. 

Jika kita bicara tentang perikanan tangkap maka sudah barang tentu tidak terlepas dari pemberdayaan Nelayan. Nelayan sendiri menurut  (UU No.45/2009 - tentang Perikanan) adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. 

Pemberdayaan nelayan dilakukan agar tingkat kesejahtraan nelayan bisa dicapai, mulai dari sarana prasarana seperti kapal ikan, alat tangkap,  pasaran,  sampai pada produktivitas nelayan yakni Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang tinggi. 

Sering kita lihat, nelayan kota Tidore yang melakukan aktifitas penangkapan ikan  adalah jenis nelayan kelompok dengan tipe kapal ikan (fiber dan pajeko) yang sebagian besar berasal dari Kelurahan Tomalou dan Pulau Maitara. namun jarang sekali kita jumpai nelayan kelompok yang melakukan aktifitas penangkapan ikan di wilayah perairan kota Tidore Kepulauan, melainkan aktifitas penangkapan ikan ini dilakukan di luar seperti wilayah perairan Kabupaten  Bacan dan Pulau obi. 

Hal ini tentunya menjadi kendala bagi nelayan kelompok karena tidak menutup kemungkinan nelayan kelompok ini masih dibatasi oleh jarak tempuh dan kondisi alam dengan segala keterbatasan faktor-faktor produksi seperti kapal ikan dan alat tangkap yang sederhana dan masih bergantung pada cuaca alam. Selain itu Hasil tangkapan nelayan yang didapatkan jarang didistribusi ke pasaran Tidore yang itu sebagian besar didistribusi ke pasaran ikan Kota Ternate dengan dalih ikan dibeli dengan harga yang tinggi. 

Untuk itu pemberdayaan kelompok Nelayan dilakukan harus berdasarkan kendala yang sering dialami oleh para nelayan. Tentunya hal ini memerlukan sentuhan  khusus bagi instansi terkait, umumnya Pemerintah Kota Tidore Kepulauan baik Eksekutif maupun Legislatif. Olehnya itu, menjadi satu rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Tidore berdasarkan kendala yang dialami oleh para nelayan.

Pemerintah Mestinya Menyediakan pasaran yang layak dan dapat meningkatkan Nilai Tukar Nelayan atau rasio antara indeks harga yang diterima nelayan (It) dengan indeks harga yang dibayar Nelayan (Ib) dengan membuat Peraturan Daerah tentang standarisasi harga ikan. Tujuannya agar bisa dijangkau oleh konsumen yang ada di Kota Tidore Kepulauan serta melakukan pengadaan alat tangkap, alat bantu  yang dapat mempermudah nelayan dalam melakukan proses penangkan ikan yang layak