-->
    |


BPKP dan Kemendukbangga/BKKBN Maluku Utara Perkuat Kolaborasi Pengawasan DAK dan Program Stunting

 


Sofifi, 23 Mei 2025 – Dalam upaya memperkuat pengawasan terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) dan program prioritas nasional, termasuk percepatan penurunan stunting, Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Provinsi Maluku Utara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memerkuat sinegrtis dan komitmen dalam rangka memperkuat pengawalan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta pengawasan program-program prioritas, termasuk penanggulangan stunting. di Kantor Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Maluku Utara, Jumat (25/05/2025).

Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, Tri Wibowo Aji, beserta jajaran, serta Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Maluku Utara, dr. Victor Palimbong, M.K.M., AIFO-K, didampingi ketua tim kerja.

Dalam sambutannya, Tri Wibowo Aji menyatakan kesiapan BPKP dalam mendukung pengawasan dan pendampingan teknis pelaksanaan DAK serta penguatan tata kelola keuangan program-program strategis di daerah.

“Kami siap berkolaborasi aktif dengan Kemendukbangga/BKKBN dalam memastikan pelaksanaan DAK tepat sasaran, akuntabel, dan berdampak. Kami juga mendorong pendekatan best practice yang adaptif di level provinsi,” ungkap Tri.


Sementara itu, Kaper Kemendukbangga/BKKBN Malut, Dokter Victor menyampaikan apresiasi terhadap keterlibatan aktif BPKP dan menekankan bahwa sinergi antar lembaga sangat penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program.

“Kami ingin memastikan setiap rupiah dari DAK benar-benar sampai ke sasaran dan memberi dampak langsung kepada keluarga dan masyarakat. Kolaborasi dengan BPKP adalah wujud komitmen kami untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya.

Dokter Victor juga menambahkan bahwa pengawasan tidak hanya soal pelaporan administratif, tetapi lebih pada memastikan hasil (Output) nyata di lapangan.

“Penting bagi kita tidak hanya mengawal output, tetapi juga outcome dari setiap program. Ini menyangkut masa depan keluarga Indonesia. Terutama dalam percepatan penurunan stunting, data yang valid dan akuntabilitas anggaran adalah fondasi utama,” tegas Victor, yang juga dikenal sebagai inovator aplikasi ELSIMIL dan program "Cegah Stunting dari Hulu".

“Kami berterima kasih atas dukungan dan kehadiran BPKP. Harapan kami, pengawasan berbasis mitigasi risiko yang dikembangkan bisa semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap program pemerintah,” tambahnya. (*)

Komentar

Berita Terkini