Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Maluku Utara, dr. Victor Palimbong, M.K.M., AIFO-K, bersama jajaran, dan disambut langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Maluku Utara, Iryani Abd. Kadir, beserta tim.
Kaper Ombdusman Malut, Iryani Abd Kadir dalam sambutannya mengapresiasi langkah Kemendukbangga/BKKBN dalam upaya melakukan inovasi dan pengawasan khusunya pelayanan publik bidang kesehatan utamanya dalam memastikan pelaksanaan program penurunan stunting berjalan sesuai standar dan bebas dari maladministrasi.
“Kami sangat mengapresiasi inisiatif Kemendukbangga/BKKBN Malut untuk melibatkan Ombudsman dalam pengawasan pelayanan publik. Temuan kami di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan antara data kuantitatif dan laporan kualitatif masyarakat, khususnya dalam isu penanganan stunting,” ujar Iryani.
Lanjut Iriyani, dari hasil survei kepuasan pelayanan publik, tercatat hanya tiga kabupaten/kota di Maluku Utara yang masuk dalam zona hijau. Selebihnya berada di zona kuning, bahkan Halmahera Tengah masuk dalam zona merah, menandakan adanya pelayanan yang belum maksimal.
“Kami menilai komitmen untuk berubah menjadi indikator penting. Tidak hanya sekadar menjalankan formalitas, tapi bagaimana membangun kesadaran kolektif agar pelayanan publik bisa lebih merata dan berkualitas,” tambahnya.
Sementara, Kaper Kemendukbangga/BKKBN Dokter Victor menyampaikan bahwa tujuan pertemuan ini guna menjalin kolaborasi guna mengawasi setiap pelayanan publik dari implementasi program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting yang dilaksanakan pihaknya.
“Kami ingin memastikan seluruh proses pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan program-program prioritas benar-benar diawasi secara objektif dan terukur. Kami juga ingin kita merancang posko aduan dan verifikasi dan validasi (verval) data Keluarga Risiko Stunting (KRS) bersama Ombudsman agar pengontrolan kegiatan bisa berjalan transparan sehingga memperoleh data Keluarga yang Valid,” jelas dokter Victor.
Lanjut Victor, Kolaborasi ini akan mencakup pertukaran data, monitoring, evaluasi bersama, serta pelibatan lintas sektor untuk memastikan pelayanan publik di bidang Kependudukan dan Pembangun Keluarga serta Keluarga Berencana di Maluku Utara terus membaik.
“Harapan kami, upaya bersama ini dapat menjadi contoh bagi instansi lainnya dalam mewujudkan pelayanan publik yang adil, transparan, dan responsif serta akuntible terhadap kebutuhan masyarakat,” tutup Inovator cegah stunting dari hulu lewat ELSIMIL ini.
Diakhir pertemuan, Kemendukbangga/BKKBN dan Ombdusman Malut bakal melanjutkan ke tahap Perjanjian Kerjasama (PKS) setelah seluruh mekanisme dikaji demi pelayanan publik yang paripurna.
