 |
| Kepala Perwakilan Kemenukbangga/BKKBN Provinsi Maluku Utara, dr. Victor Palimbong Saat memberikan sambutan di kegiatan Fasilitasi Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi (Kespro) di Wilayah Khusus |
Sanana, ReportMalut.com – Perwakilan Kemenukbangga/BKKBN Provinsi Maluku Utara bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Sula menggelar kegiatan Fasilitasi Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi (Kespro) di Wilayah Khusus, bertempat di Gedung Pertemuan Desa Pastina, Kecamatan Sanana, Jumat (17/10/2025).
Kepala Perwakilan BKKBN Maluku Utara, dr. Viktor Palimbong, dalam keterangannya di lokasi kegiatan menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial semata.
“Teman-teman bisa lihat, kegiatan fasilitasi, intensifikasi, dan integrasi pelayanan KB di wilayah khusus ini kami awali dengan pemberian bantuan kepada anak-anak stunting dan keluarga berisiko stunting,” ujarnya.
Ia menuturkan, sebelum pelaksanaan di Desa Pastina, pihaknya juga telah menyalurkan bantuan serupa di Desa Fogi, Fagudu, Mangon, dan Waibau.
Menurut dr. Viktor, BKKBN Maluku Utara memiliki data lengkap terkait keluarga berisiko stunting, termasuk kondisi rumah yang perlu mendapat perhatian, seperti atap, lantai, dan dinding yang tidak layak.
“Data ini juga digunakan oleh Gubernur dalam intervensi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Untuk Kabupaten Kepulauan Sula saya belum tahu apakah program ini sudah dijalankan, namun di Halmahera Barat sudah mulai berjalan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa kehadiran BKKBN di lapangan juga untuk memastikan masyarakat dapat merasakan langsung manfaat bantuan tersebut.
 |
| Foto bersama pada saat memberikan bantuan untuk keluarga beresiko stunting di desa pastina, kecamatan sanana. |
Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong peningkatan capaian program Keluarga Berencana (KB), terutama penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) di Kepulauan Sula yang dinilai masih belum mencapai target.
“Capaian KB di Sula masih perlu dorongan agar pelayanan bisa lebih intensif,” ungkapnya.
dr. Viktor juga menegaskan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah dalam pembiayaan program KB.
“Jangan hanya mengandalkan anggaran pusat. Dana Alokasi Khusus (DAK) itu sifatnya hanya stimulan. Harusnya didorong dengan Dana Alokasi Umum (DAU),” tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat memberdayakan sumber daya yang ada secara maksimal, baik dari segi anggaran maupun tenaga pelaksana.
“DAK tidak akan selamanya ada, karena prinsipnya hanya sebagai pemicu. Maka daerah harus mampu mandiri,” tutupnya. (IB)
