Sanana, reportmalut.com – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sula mendesak Pemerintah Provinsi Maluku Utara segera mengambil langkah konkret dalam menangani dampak pascabanjir di Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur. Penanganan yang dimaksud terutama terkait pembangunan talud penahan banjir dan pemulihan akses air bersih bagi warga.
Sekretaris Komisi III DPRD Kepulauan Sula, Azwan Soamole, menyatakan hingga saat ini belum ada respons dari pemerintah provinsi maupun pihak balai terkait, meskipun laporan resmi telah disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU).
“Berdasarkan hasil rapat dengar pendapat (RDP), Dinas PU sudah melaporkan kerusakan akibat bencana, mulai dari talud hingga sistem air bersih ke balai perairan dan Dinas PU provinsi. Namun, sampai sekarang belum ada tanggapan,” ujar Azwan usai RDP bersama BPBD, Dinas Perkim, dan Dinas PU Kabupaten Kepulauan Sula, Rabu (22/4/2025).
Azwan menegaskan, kondisi di Desa Waisakai sudah masuk kategori darurat dan membutuhkan penanganan segera dari semua pihak, khususnya pemerintah provinsi.
“Kami berharap pemerintah provinsi dan balai terkait dapat turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi yang ada. Ini sudah sangat mendesak,” tegasnya.
Ia menjelaskan, salah satu persoalan paling krusial adalah krisis air bersih akibat rusaknya jaringan pipa distribusi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
“Kerusakan pipa cukup parah, mulai dari bak induk hingga bak penyalur. Akibatnya, warga kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari,” jelasnya.
Selain itu, sejumlah infrastruktur lain seperti rumah warga, talud penahan banjir, dan jembatan juga dilaporkan mengalami kerusakan dan belum tertangani secara maksimal.
DPRD, lanjut Azwan, telah meminta BPBD serta Dinas Perkim dan PU Kabupaten Kepulauan Sula untuk segera menindaklanjuti penanganan darurat. Namun, keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi menjadi kendala utama.
“Karena keterbatasan anggaran, penanganan kemungkinan akan diakomodir dalam APBD Perubahan,” ujarnya.
Azwan menambahkan, kebutuhan paling mendesak saat ini adalah penyediaan air bersih bagi masyarakat. Ia juga mendorong adanya langkah inisiatif di tingkat desa sebagai solusi sementara.
“Kami telah meminta Kepala Desa Waisakai untuk menggelar pertemuan bersama warga guna mencari solusi alternatif, termasuk kemungkinan membuka donasi,” pungkasnya. (IB)
