 |
| Wakil Ketua Komisi I DPRD Kepulauan Sula, Masmina Ali, |
SANANA, ReportMalut.com – Polemik terkait penonaktifan Kepala Desa Wailoba, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, kembali mencuat. Persoalan tersebut dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, Selasa (4/8/2026).
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kepulauan Sula, Masmina Ali, menduga Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kepulauan Sula, Armin Soamole, memiliki peran dalam belum ditindaklanjutinya tuntutan masyarakat terkait pergantian Kepala Desa Wailoba.
Dugaan tersebut disampaikan Masmina kepada wartawan usai mengikuti RDP yang membahas persoalan pemerintahan dan aspirasi masyarakat Desa Wailoba.
Masmina mengaku sebelumnya telah menyampaikan langsung aspirasi masyarakat Desa Wailoba kepada Bupati Kepulauan Sula terkait tuntutan pergantian kepala desa. Menurutnya, dalam pertemuan tersebut, persoalan Desa Wailoba dikaitkan dengan kepentingan politik.
“Saya menyampaikan permintaan masyarakat Wailoba agar kepala desa diganti. Namun, Ibu Bupati mengatakan, ‘Ini masalah politik. Kalau mau ganti Kepala Desa Wailoba, bicara sama Riki (Armin Soamole), Ketua PKB Sula.’ Saya menjawab bahwa urusan politik pilkada sudah selesai. Sekarang mari kita melihat kepentingan masyarakat,” ujar Masmina.
Anggota DPRD dari Fraksi Demokrat itu menilai, dugaan keterlibatan Armin Soamole dalam persoalan tersebut telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Desa Wailoba.
“Yang saya tahu, Armin itu anak Desa Wailoba dan Ketua PKB. Kemudian bendahara desa adalah keponakannya. Satu kata buat Armin, jangan membuat susah masyarakat,” katanya.
Dalam RDP tersebut, Komisi I DPRD mengundang Kepala Desa Wailoba, bendahara desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Rapat juga menghadirkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sula.
Namun, Masmina menyebut Kepala Desa Wailoba, bendahara desa, dan BPD tidak menghadiri RDP tersebut.
“Surat sudah kami kirim untuk RDP kepada kepala desa, bendahara, dan BPD, tetapi mereka tidak datang. Kami juga tidak tahu apa alasan ketidakhadiran mereka,” ujarnya.
Menurut Masmina, tuntutan masyarakat untuk menonaktifkan kepala desa didasari sejumlah persoalan yang perlu ditindaklanjuti, di antaranya dugaan pengelolaan dana desa yang tidak transparan, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dinilai tidak tepat sasaran, serta dugaan penyalahgunaan dana desa.
Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan kepala desa yang disebut jarang berada di Desa Wailoba.
“Informasi yang saya dapat, ada yang mengatakan kepala desa sudah bekerja di perusahaan. Selama ini kepala desa tidak pernah hadir di Desa Wailoba,” ungkapnya.
Masmina menambahkan, beberapa bulan lalu dirinya bersama anggota Komisi I DPRD, Kepala Dinas PMD Rahmat Silia, dan Kabag Pemerintahan Suwandi Gani, telah turun langsung ke Desa Wailoba untuk memediasi konflik yang menyebabkan kantor desa dan kantor BPD dipalang warga.
Menurutnya, pemalangan kantor desa telah terjadi berulang kali dalam beberapa tahun terakhir. Saat itu, masyarakat bersedia membuka pemalangan dengan syarat dilakukan pergantian kepala desa, bendahara desa, dan sekretaris desa.
“Musyawarah desa akhirnya dilaksanakan setelah ada penyampaian bahwa akan dilakukan pergantian kepala desa, bendahara, dan sekdes. Tetapi sampai hari ini belum juga ada realisasinya,” jelas Masmina.
Ia juga mengaku memperoleh informasi bahwa berkas terkait penonaktifan Kepala Desa Wailoba telah selesai disiapkan dan tinggal disampaikan kepada Bupati Kepulauan Sula. Namun, hingga kini belum ada kejelasan terkait tindak lanjut atas berkas tersebut.
Sebagai warga Desa Wailoba, Masmina berharap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula segera mengambil langkah penyelesaian terhadap persoalan tersebut agar pelayanan pemerintahan desa dapat kembali berjalan normal.
“Bupati adalah milik seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula, bukan hanya kelompok tertentu. Saya berharap persoalan di Desa Wailoba segera diselesaikan demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (IB)
