SANANA- Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Himpunan Pelajar Mahasiswa Sulabesi Barat (HIPMA-Sulbar) terkait laporan hasil pemeriksaan, Badan Pemeriksaan Keuangan (LHP/BPK) RI Provinsi Maluku Utara (Malut) berakhir ricuh dengan massa Kader Partai Demokrat di seputaran Kantor Bupati Kepsul.
Dalam aksi ini, Hipma-Sulbar mendesak kepada pihak penegak hukum agar melakukan pemeriksaan sejumlah proyek yang menjadi temuan BPK-RI.
Proyek yang menjadi temuan diantaranya, Proyek jalan Waitinagoi-Wailoba, Kecematan Mangoli Tengah, yang di kerjakan oleh PT. Amarta Mahakarya, dengan nilai anggaran Rp 11.5 milyar tidak sesuai ketentuan dan belum dikenakan denda sebesar Rp 1.066 milyar.
Proyek Bendungan dan Jaringan Irigasi di Desa Auponhia, Kecamatan Mangoli Selatan, senilai Rp 11,2 milyar. Tidak sesuai ketentuan dan terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp 60 juta. Dan proyek Pembangunan Bendungan dan Jaringan Irigasi Desa Kaporo, Kecamatan Mangoli Selatan.
Selanjutnya, Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada dua OPD yang tidak sesuai dengan ketentuan dan terdapat kekurangan volume senilai Rp 1.5 milyar dan belum dikenakan denda sebesar Rp 178 juta.
Kemudian, Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tiga OPD tidak sesuai dengan ketentuan dan keterlambatan kekurangan folume senilai Rp 855 juta.
Menurut kordinator aksi, Muhammad Naipon, dirinya merasa sangat kesal terhadap sikap Bupati Kepsul, Hendrata Thes, karena tak mau menemui massa aksi. Padahal, massa hanya ingin memastikan dan mendengar langsung penyampain dari Bupati terkait temuan LHP/BPK RI, 2018.
Massa yang ingin masuk ke lingkungan Kantor Bupati kepsul justru dihadang oleh Satpol PP dan Kader Partai Demokrat.
“kami sangat kecewa atas tindakan yang di lakukan oleh sejumlah Kader Partai Demokrat. Sebab, terkesan mereka sengaja menghentikan aksi kami dengan melakukan aksi tandingan, “ pungkasnya. Senin (09/09).
Sementara, Kader Partai Demokrat Yusri Bermawi, menyampaikan mereka dari partai Demokrat hanya ingin mengawal ketua DPD. Sambung dia, mereka tidak bermaksud untuk menghentikan aksi.
“Silahkan kalian berorasi terkait dengan pembangunan di Kepsul. Kami datang hanya untuk mengamankan Ketua Partai Demokrat Malut. Selain itu, kami juga meminta agar masa aksi cukup menyampaikan persoalan Pemda Kepsul dan jangan membawa-bawa kepengurusan Partai Demokrat di aksi ini, “ujarnya.(KS).
