 |
| Seorang Ibu Menuangkan Air Ke Baskom Setelah di Beli Dari Desa Tetangga (Foto : Nance) |
Untuk mendapatkan air, masyarakat Suku Bajo harus mengeluarkan uang atau iuran. Setiap bulan, warga diharuskan merogok kocek untuk menikmati air bantuan hasil dari salah satu program Pemerintah Provinsi Maluku Utara yakni Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang di bangun pada tahun 2019 lalu.
Sebelum mendapatkan program Pamsimas, warga hanya memanfaatkan sumur bor yang disediakan dari desanya. Air bersih yang disediakan desa, juga sering mengalami salobar atau asin.
Iuran bulanan yang dikeluarkan berdarkan pada pemakaian. junlah iuran paling kecil dibayar sebesar Rp 30 ribu, dengan klasifikasi penggunaan volume air yang kecil.
Pada saat masuknya program Pamsimas, setiap warga, warga yang memasang meteran di bebankan anggaran pemasangan sebesar Rp 300 ribu. Padahal, masuknya program Pamsimas menjadi harapan bagi warga karena selama ini mereka kesulitan mendapatkan air. Akan tetapi, menjadi petaka karena harus mengeluarkan biaya yang besar dan Program Pamsimas tersebut tidak lagi dapat dinikmati karena tidak berfungsi.
Dirasa terlalu mahal, warga kemudian membeli ke deda tentangga. Warga yang memiliki tingkat pendapatan lebih dapat menggunakan jasa orang lain untuk mendapatkan air di Desa Pohea dengan biaya 4 ribu/20 liter jerigen. Namun, jika tidak mampu menyewa jasa, warga sendiri akan mengambil sendiri ke Desa Pohea yang jaraknya cukup jauh menggunakan perahu.
“Memang kondisi air di Bajo saat ini sangat sulit di dapatkan. Kita harus keluarkan banyak uang atau memeras tenaga untuk bisa mendapatkan air bersih. Ada tiga rumah di Pohea yang menjadi tempat untuk kita ambil air bersih. Air ini kebutuhan paling penting, mau sesusah apapun tetap saja kami beli,” keluh Sainudin Kue salah satu warga Desa Bajo saat ditemui di rumahnya, Sabtu (25/1).
Sainudin mengatakan, krisis air bersih ini sudah terjadi 4-5 bulan. Dan, jika kondisi mendesak, warga mau tidak mau menggunakan air asin untuk mandi.
“Sering kami gunakan air asin itu untuk mandi. Dan, sekarang ini banyak warga yang sudah memutuskan meteran air yang ada di rumah mereka,” ujarnya pria asal Desa Pas Ipa itu.
Pemerintah Desa Bajo, kata Sainudin, sudah mengetahui permasalahan yang dialami warganya. Namun, hingga kini Pemdes hanya berjanji mengatasi masalah tersebut.
Bulan ini, Sainudin menambahkan, hampir semua orang di Bajo mengkeluhkan pendapatan yang mereka alami. Walaupun perputaran uang di Bajo sangat bagus akan tetapi laut yang tidak bersahabat membuat warga kesulitan mendapatkan uang.
“Sekarang uang lagi susah. Ditambah lagi dengan kebutuhan air yang setiap hari mesti mengeluarkan uang,” bebernya.
Sui Sangkolo, ibu rumah tangga, juga membenarkan bahwa warga sangat kesulitan mendapatkan air. ia bahkan menggunakan air kemasan ulang di depot untuk minum dan masak. Ia membeli air isi ulang per galong Rp 10 ribu.
“Jadi, kami biasa beli 3 galong. Jumlah 3 galong itu hanya bisa dipakai selama dua hari saja, habis itu beli lagi,” katanya.
Sementara Ketua Koordinator Pamsimnas Desa Bajo, Ramli Buton yang saat itu sedang memikul jergen berisi air untuk dibawa ke rumahnya mengatakan, kinerja pengurus Pamsimnas Kabupaten Kepsul sangat berantakan. Selama ini, apa yang dilakukan oleh pengurus Kabupaten, tidak pernah diketahui oleh pengurus desa.
“Kami pengurus di desa tidak pernah dilibatkan. Semua urusan diambil alih oleh pengurus kabupaten,” katanya.
Sementara uang bayar iuran, lanjutnya, di setor ke kas desa. Uang iuran itu tidak masuk ke pengurus desa maupun pengurus kabupaten tetapi masuk di kas desa.
“Tapi kami sendiri tidak tahu uang yang masuk di kas desa itu selama ini dilakukan untuk apa-apa saja. Kami tidak digaji. Yang kami tahu, Pamsimas ini selalu dapat bantuan dari Provinsi. Namun, semuanya di kelola oleh pengurus Kabupaten. Kami tidak pernah tahu anggaran dari Provinsi,” ujarnya.(KS)
.jpg)
.jpg)
