-->
    |


Kompas Jakarta Nyaris Adu Jotos dengan Pengurus DPP Demokrat

Haring antara Kompas Jakarta dan Pengurus DPP Demokrat

JAKARTA- Komite Mahasiswa dan Pemuda Maluku Utara (Kompas) kembali menggelar aksi di depan Gudung KPK, Mabes Polri dan kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terkait dengan sejumlah dugaan kasus korupsi di Kabupaten Kepulauan Sula. 

Aksi demonstrasi di Depan Kantor DPP Demokrat, Jalan Pengangsaan, Kec. Menteng Kota Jakarta nyaris adu jotos dengan pengurus DPP Demokrat. Hal ini lantaran, salah satu pengurus partai menarik kabel micropone yang dipakai saat sedang berlangsung orasi.

Menurut Risman Panigfat, hal itu langsung memicu kemarahan massa aksi dan terjadi gesekan dari depan kantor hingga ke dalam kantor DPP

" Kami sedang menyampaikan materi orasi, akan tetapi salah satu pengurus partai datang dan menarik kabel mic. Kami lantas mengejar yang bersangkutan hingga ke dalam Kantor DPP," Ujarnya, Rabu (29/07)

Gesekan itu terjadi cukup lama, lanjut Risman, sebelum akhirnya beberapa pengurus partai keluar dan menenangkan ketegangan yang terjadi. 


Kompas kemudian menggelar hearing dengan beberapa pengurus partai. Dalam hearing tersebut Kompas menyampaikan bahwa kedatangan mereka ke depan Kantor DPP Demokrat untuk menyampaikan bahwa Bupati Kepulauan Sula Hendrata Thes, merupakan ketua DPD Demokrat Malut yang terlibat dalan Kasus Monopoli Proyek di Kabupaten Kepulauan Sula serta menyampaikan informasi kepada pengurus DPP agar dapat diketahui.

"Iya dari hasil hearing, beberapa pengurus yang menduduki jabatan Ketua maupun sekretaris bidang di DPP Demokrat berjanji akan mengusut tuntas kasus ini," Ungkap Risman.

Aksi demonstrasi kemudian di lanjutkan ke Gedung KPK dan Mabes Polri dengan tuntutan yang sama seperti aksi demostrasi yang pertama dan kedua yakni : 
  1. Mendesak Mabes Polri untuk memerintah Kapolda Maluku Utara agar segera mengusut dugaan Korupsi Bupati Kepulauan Sula, Hendrata Thes
  2. Tuntaskan monopoli proyek keluarga Bupati Kepulauan Sula, Bapak Hendrata Thes.
  3. Meminta Kapolda Maluku Utara agar tidak main mata dengan Bupati Kepulauan Sula, Bapak, Hendrata Thes.
  4. Meminta DPP Demokrat memberikan teguran dan memberi sangsi tegas kepada Hendrata Thes yang juga sebagai ketua DPD I PD Maluku-Utara. Bila terdapat pelenggaran korupsi yg di lakukan oleh Hendrata Thes maka segera di pecat dari DPD I PD Maluku-Utara serta mencabut kembali rekomendasi partai
  5. KPK secepatnya ambilalih dugaan monopoli dan Korupsi Di Kepulauan Sula Yang ditangani Polda Maluku. (FY)


Komentar

Berita Terkini