Jakarta-Pernyataan anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR Republik Indonesia Dapil Provinsi Maluku Utara, Ahmad Hatari terkait aksi demonstrasi mahasiswa yang menolak undang-undang Cipta kerja mendapat kecaman dari Forum Mahasiswa Pascasarjana Maluku Utara Sejabodetabek-Banten.
Kecaman itu lantaran, Anggota DPR-RI itu mengeluarkan statmen kontroversi bahwa aksi demonstrasi merupakan hasil bayaran dari beberapa kelompok.
Pengurus Formapas Malut, M. Guntur Abd Rahman kepada reportmalut.com, Senin (12/10) mengatakan, pernyataan yang di keluarkan oleh Ahmad Hatari tak pantas dan bagi Formapas merupakan bagian dari sikap politik Partai Nasdem yang ikut serta mengesahkan dan menerima undang-undang Omnibus Law.
"Apa yang disampaikan oleh salah satu anggota DPR RI, Achmad Hatari, bahwa kaum buruh dan mahasiswa menolak Omnibus Law itu karena di tunggagi tidak berdasar. Artinya seakan-akan perjuangan murni ini ada yang nyumbang, " Ujar Guntur.
Oleh karena itu, Kata Guntur, Formapas mengecam keras sikap dan pernyataan Achmad Hatari selaku anggota DPR RI Fraksi Nasdem Komisi XI. Seharusnya Hatari memberikan pencerahan pendidikan politik yang baik buat masyarakat dan mahasiswa, dan tidak asal menuduh serta menyampaikan pernyataan yang kontradiktif.
" Yang disampaikan Achmad Hatari adalah bagian dari dukungan partainya sendiri. Dan ucapan aksi bayaran adalah bagian dari ketidakwarasan anggota DPR RI," Tegasnya
Pengurus Formapas Se-jabodetabeka-Banten, lanjut Guntur, menilai pernyataan ini bagian dari kebodohan anggota DPR RI.
" Sebagai pengurus Formapas dan pemerhati sosial ekonomi, kami meminta dan mengundang Achmad Hatari secara terbuka selaku komisi XI untuk berdiskusi terkait UU Omnibus Law. Sehingga yang dimaksudkan Achmad Hatari terkait dengan final UU cipta kerja itu seperti apa," Tutupnya. (FY)
