 |
| Doc - Reportmalut |
SANANA,- Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) mengakui terjadi keterlambatan proses penayangan paket proyek dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 202 baru mencapai 50 persen. Hal itu diketahui DPRD Kepsul saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Diknas Kepsul, Selasa (08/06) kemarin.
Sekretaris Komisi II, Safrin Gailea, mengatakan RDP dengan Dinas Pendidikan hari ini membahas tentang realisasi proses tender paket proyek yang bersumber dari DAK tahun 2021.
"Agenda RDP ini berkaitan dengan Komisi II melakukan rapat konsultasi dengan Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta dan Kementrian mengalokasikan dana 25 Milar lebih untuk DAK khusus bidang pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak Rp 25 milyar lebih itu telah di lakukan proses tender serta penunjukan langsung terdapat 133 paket, sehingga komisi II melakukan pengawasan di lapangan menemukan baru sedikit sekali pekerjaan di lapangan sementara untuk tender itu hampir semua belum di laksanakan," ujar Safrin.
Tambahnya, waktu proses realisasi tender yang di berikan oleh Kementerian kepada Pemda Kapsul hanya sampai bulan Juli. Bila mana masih belum selesai maka Kepulauan Sula terancam tidak dapat jatah DAK tahun depan.
"penjelasan dari Kepala Dinas bahwasanya tadi dari Kementrian Pendidikan memberikan waktu sampai 21 Juli 2021 segala hal menyangkut tender itu sudah harus di selesaikan, karena sampai waktu tersebut belum selesai maka Pemerintah daerah di berikan sangsi berarti dana itu tidak bisa di cairkan lagi," ungkap Safrin.
Lanjutnya Politisi NasDem itu, pelaksanaan proyek DAK 2021 ini harus pihak ketiga karena sesuai dengan konsep, para pekerja harus dari masyarakat di desa setempat yang mendapatkan proyek tersebut dan pihak kontraktor wajib memasang papan proyek sebagai informasi untuk masyarakat.
Kenapa sekarang harus di ambil pihak ke tiga karena konsepsi sekarang adalah kontrak tidak lagi dengan swakelola seperti yang lalu dan tenaga kerja dari proyek tersebut harus di ambil dari masyarakat setempat tidak bisa menghadirkan para pekerja dari masyarakat dari desa lain.
Setiap kerja-kerja proyek di lapangan harus memasang papan proyek, karena di administrasi proyek itu ada pengadaan papan proyek, dan harus di pasang agar masyarakat di sekitarnya bisa mengetahui." DAK fisik di tahun ini, terbagi sebanyak 133 paket proyek 10 di di dalamnya PL. Menyangkut dengan DAK fisik tahun 2021 tadi kami dari Komisi II sempat menanyakan kepada pak kadis bahwa dari 133 paket itu ada 10 paket ada di Paud dan TK dan khusus 10 paket itu Penunjukan Langsung (PL) karena di bawah 200 juta, jadi yang di tender dari 133 itu hanya ada 50 paket," terangnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Ramli Sade, batas waktu yang di tentukan sampai 21 Juli. Sedangkan proyek tersebut sampai saat ini baru mencapai 5 persen yang baru di tayang masi ada 50 persen yang belum tayang." Kami tanya kepada pak kadis tadi, kira-kira bisa di selesaikan sebelum batas waktu 21 Juli dan beliau menjamin InsyaAllah bisa terealisasi 100 persen karena sanksinya sangat berat apa bila tidak selesaikan semua akan di kembalikan dan di tahun berikut 2022 DAK fisik untuk sekolah tersebut tidak mendapatkan lagi," ucap Politisi Berkarya itu kepada awak media.
Sambung Ramli, di Desa Manaf pihaknya telah menemukan tenaga kerjanya bukan dari desa setempat. Sementara, ditelesuri penyerapan tenaga kerjanya bukan dari Desa Manaf tapi, dari Desa Waiboga." kami telusuri ternyata tenaga lokal hanya dua orang, padahal hal itu tidak bisa. Ya, satu syarat untuk tahun depan apa bila tidak memenuhi kuota penyerapan tenaga kerja lokal maka ditahun depan sangsinya tidak akan dapat jatah DAK lagi," tandasnya. (KS).
