LMND Desak DPRD Tikep segera Tindak Lanjuti Persoalan Harga Ikan Di Tidore.
 |
| Ketua LMND Tikep, Hartini Muhammad. |
Tidore, Menanggapi ketidakstabilan harga Ikan di Kota Tidore Kepulauan, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi ( LMND ) Kota Tidore mendesak DPRD Kota Tidore segera menindaklanjuti persoalan ini ke DKP Provinsi Maluku Utara, Minggu (17 /04).
Hal Ini di sampaikan oleh Ketua Kota LMND Tidore Hartini Muhammad, menurutnya pada tanggal 21 Juni 2021 berdasarkan RPJMN 2019-2024, Presiden telah menetapkan Provinsi Maluku Utara sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan rencana itu akan diwujudkan dengan dibentuknya beberapa Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di beberapa wilayah di Maluku Utara, yaitu Kabupaten Pulau Morotai, Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Selatan, dan Kabupaten Pulau Taliabu.
Dibentuknya beberapa SKPT ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah hasil kelautan dan juga perikanan di wilayah Maluku Utara. dan pada saat itu , baru SKPT Morotai yang sudah berdiri dan beroperasi.
Namun, Hartini mempertanyakan keberadaan Lumbung Ikan untuk wilayah Kota Tidore .
" Apa kabar pelaksanaan program LIN terkait SKPT ini di kota Tidore Kepulauan? " Tulis Hartini dalam rilisnya.
Menurutnya penyebab ketidakstabilan harga ikan di Tidore yang di ungkapkan salah satu Anggota DPRD kota Tidore pada 15 April kemarin harus di tindaklanjuti segera mungkin, sebab masalah harga ikan merupakan persoalan mendasar.
" Yang di sampaikan Bapak Mohtar Jumati selaku Anggota DPRD kemarin itu harus segera di tindaklanjuti, harga ikan ini persoalan dasar masyarakat jadi hal ini tak pantas di diamkan, mengingat pemerintah provinsi Maluku Utara dalam hal ini DKP provinsi agar memiliki tanggung jawab terhadap program yang di canangkan, Khususnya persoalan sarana prasarana," tegas Hartini
LMND Tidore Juga Berharap DPRD tidore secepatnya menindaklanjuti dan dapat mendapatkan solusi terkait persoalan Harga ikan di Tidore.
"Kami sangat berharap semoga secepatnya DPRD Tikep menindak lanjuti permasalahan ini, dan ada titik terang terkait harga ikan di SKPT tidore, dan harus punya solusi terkait sarana prasarana pendukung demi kesejahteraan nelayan Dan warga pada umumnya" Tutup Hartini. (Al)
