GRM Desak KPK RI Proses Oknum Yang Terlibat Dalam Kegiatan Proyek Pokir Tahunan

 

JAKARTA, Sejumlah pemuda, Mahasiswa dan Lintas Aktivis Sultra yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Menggugat (GRM), pagi tadi menggelar aksi di KPK RI terkait dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme kegiatan proyek Pokir Tahunan di Salah Satu Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Dan Sumber Daya Air (SDA) sekaligus di KPK RI. Selasa, (13/06)

Aksi ini mendesak agar menelusuri dugaan kekayaan tidak wajar yang di miliki Pj. Bupati Bombana Alias Kadis Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan Sumber daya Air (SDA). 

Oknum Kadis PU tersebut diduga melakukan Pelaporan LHKP fiktif karena jumlah kekayaan yang dilaporkan tidak sesuai dengan harta kekayaan sesungguhnya. Salah satu kekayaan yang tidak wajar dengan gaya hidup glamor ialah istri Kadis PU yang mempertontonkan tas branded merek tersohor. Tas tersebut ditaksir memiliki harga yang cukup fantastis. Kemudian Kadis PU sendiri mempunyai Motor Gede (Moge) yang sempat Viral di beberapa media online.

Kordinator aksi, Sukry, dalam bobotan orasi di Gedung KPK RI menyampaikan, ada beberapa dinas yang sudah menjalankan kegiatan Pokok Pikiran(Pokir) oknum DPRD Provinsi khususnya Dinas Pekerjaan Umum (PU), Bina Marga Sumber Daya Air (SDA), Dinas Perumahan Dan Pemukiman, Pertanian dan Dinas Perkebunan agar segera di periksa khusus.

" Kamj juga mendesak kepada Ketua KPK RI untuk segera memeriksa dinas lain di Lingkup Pemprov Sulawesi Tenggara. Jika memenuhi unsur Hukum terdapat pelangaran yang merugikan Negara maka segera dinaikan statusnya sebagai tersangka kepada para Oknum Kepala Dines, dan Seluruh oknum Pimpinan DPRD Provinsi beserta anggotanya yang terlibat kegiatan Proyek Fokir," Tegasnya.

GRM, lanjut Sukry, juga mendesak agar Ketua KPK RI  juga melakukan pemeriksaan khsusus kepada Kadis Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Dan Sumber Daya Air (SDA) Alias  Pj. Bupati Bombana terkait Dugaan pelaporan LHKP fiktif. Sebab jumlah kekayaan yang dilaporkan tidak sesuai dengan harta kekayaan yg sesungguhnya. 

"Beredarnya video viral gaya hidup Glamor Istri Pj. Bupati Bombana dan Kadis PU mulai dari tas Branded dan Motor gede (Moge) yang harganya sangat fantastis ini menimbulkan kecurigaan publik antara yang dilaporkan jumlah kekayaan dan kenyataan berbanding terbalik,". Ujar Sukry.

Masa aksi membawa beberapa tuntutan diantaranya: 

1. Mendesak ketua KPK RI melalui Koordinator Satgas Dian Patria, agar melakukan upaya penindakan hukum secara profesional dan terukur kepada seluruh oknum pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2019-2024, atas dugaan pengadaan program kegiatan Pokir yang dititipkan secara sistematis dan masif di seluruh OPD Pemerintah Provinsi Sultra.
2. Mendesak  Ketua KPK RI agar kiranya memberi atensi khusus atas dugaan kongkalimglong Proyek Triliunan yang di endors oleh oknum pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sultra melalui dugaan Proyek Kegiatan Pokok Pikiran (POKIR).
3. Mendesak kepada seluruh OPD Pemerintah Provinsi Sultra agar tidak melakukan langkah teknis untuk menjalankan program yang dilaksanakan program kegiatan yang disebut dana POKIR Karena itu sama saja dengan ikut serta terlibat dugaan melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme atas penyalahgunaan APBD Provinsi Sultra 2022-2023.

Sikap tegas Aksi Gerakan Rakyat Menggugat (GRM), mendesak KPK RI memproses oknum kepala OPD beserta seluruh jajarannya yang diduga terlibat dan turut serta menjalankan kegiatan Proyek Pokir tahun 2022-2023. (*)