SANANA,Reportmalut.com- Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, melaksanakan rapat evaluasi kinerja pemerintah desa Tahun Anggaran 2022 dan Anggaran Tahap I 2023, di Kantor Desa Capalulu, Sabtu, (12/08/2023).
Amatan Reportmalut.com, dalam rapat tersebut ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh Ketua BPD dan anggota kepada Pj. Kades, Ilham England serta Bendes, Amina Ngofangare. Namun baik Pj. Kades maupun Bendes nampak kelihatan binggung untuk menjawab pertanyaan.
Ketua BPD Desa Capalulu, M Ali Umasangadji menanyakan kepada perihal isu piutang desa yang beredar di masyarakat. Kemudian item pekerjaan Tahap I 2023 tentang Belanja Program Ketahanan Pangan yang sudah dicairkan oleh Pemdes beberapa bulan lalu dan hingga kini tidak terealisasikan di lapangan.
Selain itu Ketua BPD juga bertanya terkait salinan dokumen APBdes yang belum diterima pihaknya serta mempertanyakan apakah di dalam APBdes itu tertera tandatangan BPD atau tidak.
" Setau say, APBdes itu BPD Wajib diberikan karena gunanya APBdes itu untuk kami melakukan fungsi kontrol Kinerja Pemerintah Desa. Dan di dalam APBdes itu pasti tertera tandatangan saya selaku Ketua BPD," ujarnya.
Lanjut Ali, jika tidak tertera tandatangan dari BPD maka pihaknya menganggap APBdes tersebut tidak sah secara Undang-Udang dan Permendagri Nomor 6 Tahun 2016.
Namun Pj Kades menanggapi keliru pertanyaan dari Ketua BPD bahwa mulai dari Tahun 2018 ada perubahan Undang-Undang di mana BPD tidak Lagi menandatangani APBdes.
Sementara Bendahara Desa Capalulu, Amina Ngofangare, juga tampak binggung menanggapi berbagai pertanyaan tersebut. Menurutnya, soal isu utang piutang hingga saat ini desa tidak pernah berutang. Sehingga isu tersebut tidak benar.
Selanjutnya Amina menuturkan, utang desa memang ada. Tapi di di tahun 2022 Kemarin. Desa berutang untuk kegiatan sepakbola Kabupaten Cup, dan kegiatan Festival Tanjung Waka. Namun sudah diselesaikan.(NOAH).
.jpg)
.jpg)
