 |
| Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda |
Ternate,ReportMalut.com-Pengurus Pusat (PP) Himpunan Pelajar Mahasiswa Sula (HPMS) Periode 2026–2031 resmi dilantik Jumat (9/10/2026) malam di Bela Hotel Ternate. Dalam pelantikan tersebut, M Iqbal Ruray dilantik sebagai Ketua Umum, Abdul Rauf Wajo sebagai Sekretaris Jenderal, dan Hadijah Tukuboya sebagai Bendahara Umum.
Agenda pelantikan yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ini dihadiri Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Wakil Gubernur Sarbin Sehe, serta pelajar dan mahasiswa Sula di Ternate. Pada kesempatan itu, HPMS juga secara resmi mengukuhkan Sherly sebagai Dewan Pembina PP-HPMS.
Dalam sambutannya, Sherly mengapresiasi perhimpunan pelajar mahasiswa Sula yang telah berdiri sejak tahun 1950-an. Sherly menyoroti, meski pemekaran Kepulauan Sula sudah berlangsung selama 23 tahun, harapan masyarakat terkait pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya terpenuhi.
"Masyarakat Sula sebagian besar sebagai petani dan nelayan, permasalahan kebanyakan soal jalan, jaringan dan air bersih. Dan semua ini memerlukan konektivitas," Ungkap Sherly.
Ia menambahkan, Kabupaten Kepulauan Sula masih menghadapi kendala dalam mengajukan bantuan ke pusat akibat permasalahan akurasi data.
"Misalnya di dalam APBN itu ada jalan inpres daerah, maka daerah tersebut yang harus mengusulkan, sementara di Kepulauan Sula sendiri kesulitan data. Kepulauan Sula ini kurang aktif melakukan pengusulan, sementara usulan itu membutuhkan proses administrasi dari kabupaten, tetapi karena datanya tidak akurat," Bebernya.
Selain itu, Sherly menyebutkan alokasi anggaran jembatan dalam APBD Kepulauan Sula masih sangat kecil. Padahal, akses jalan dan jembatan merupakan urat nadi pertumbuhan ekonomi bagi para petani dan nelayan setempat.
Sherly pun berharap HPMS dapat menjadi wadah aman dan tempat berkumpul untuk membangun konektivitas serta pembangunan bersama.
Terpisah, Ketua Umum PP-HPMS M Iqbal Ruray menegaskan komitmen organisasi mendukung kepemimpinan Pemerintah Provinsi Maluku Utara sekaligus menjaga independensi lembaga.
"HPMS mendukung kepemimpinan Ibu Gubernur dalam mewujudkan pembangunan Maluku Utara yang maju, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kami siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah, melalui sumbangan gagasan, pemikiran kritis, dan aksi nyata dengan mengoptimalkan potensi intelektual kader HPMS," ujar Iqbal.
"Namun, kemitraan juga tidak berarti menghilangkan independensi organisasi. HPMS tetap berkomitmen menjalankan fungsi kontrol sosial yang kritis, konstruktif, dan solutif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Bagi kami, dukungan dan pengawasan merupakan dua bentuk tanggung jawab yang saling melengkapi demi pemerintahan yang berkualitas dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat," tambah Iqbal.
Iqbal juga menyampaikan aspirasi terkait pembangunan dan pelayanan publik di wilayah Kepulauan Sula dan sekitarnya.
"Pembangunan di Kepulauan Sula masih membutuhkan perhatian serius, khususnya dalam peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Kami berharap Kepulauan Sula dan Taliabu mendapat tempat yang proporsional dalam prioritas pembangunan Provinsi Maluku Utara. Kami juga berharap aspirasi masyarakat mengenai pemekaran Kabupaten Pulau Mangoli dapat memperoleh perhatian dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," ungkapnya.
Sejarah HPMS sendiri mencatat perjalanan panjang sejak diprakarsai melalui Singosari Agreement di Malang pada tahun 1957, hingga resmi berdiri pada 20 September 1959 di Kota Ujung Pandang (Makassar) dengan semboyan "DAD HIA TED SUA". Berdasarkan hasil Kongres IV, pusat kedudukan Pengurus Pusat HPMS yang sebelumnya berada di Makassar sejak 1959 hingga 2025, kini resmi berkedudukan di Ternate dengan cabang dan komisariat yang tersebar di lebih dari 10 provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia.(IB).
