 |
| Fahrin Umarama |
EKONOMI BIRU : MASA DEPAN KEPULAUAN SULA
Oleh: Fahrin Umarama, S.I.P.
Sektor maritim bagi Indonesia bukan sekadar potensi ekonomi, melainkan bagian dari identitas sekaligus konsekuensi geografis sebagai negara kepulauan. Sekitar tiga perempat wilayah Indonesia merupakan perairan. Laut bukan sekadar ruang yang memisahkan antarpulau, tetapi juga menjadi penghubung yang menyatukan Nusantara secara geografis, ekonomi, sosial, dan budaya.
"Nenek Moyangku Seorang Pelaut."
Ungkapan tersebut bukan sekadar lirik lagu anak-anak ciptaan Ibu Sud. Ia menggambarkan identitas bangsa yang sejak dahulu memiliki hubungan erat dengan laut. Sriwijaya, Majapahit, hingga berbagai kesultanan di kawasan Maluku dan Maluku Utara pernah membangun kekuatan ekonomi dan politik dengan bertumpu pada jalur perdagangan serta kekuatan maritim.
Bukti-bukti arkeologis di kawasan Wallacea bahkan menunjukkan bahwa manusia telah memiliki kemampuan berlayar dan memanfaatkan sumber daya laut sejak puluhan ribu tahun lalu. Temuan berbagai jenis ikan laut dalam di sejumlah situs purba menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan laut tidak hanya terbatas pada wilayah pesisir, tetapi juga mencakup pemanfaatan sumber daya laut yang lebih jauh.
Karena itu, membangun kembali kekuatan ekonomi berbasis kelautan bukanlah sesuatu yang asing bagi Indonesia. Justru, ekonomi biru dapat menjadi salah satu jalan strategis untuk menghidupkan kembali kekuatan maritim yang sejak dahulu menjadi bagian dari jati diri Nusantara.
Kepulauan Sula dan Potensi "Amazon Bawah Laut"
Jika ada ungkapan tentang “surga yang jatuh ke bumi”, maka salah satu bagian dari kekayaan tersebut berada di kawasan laut timur Indonesia. Kawasan ini merupakan bagian penting dari Coral Triangle atau Segitiga Terumbu karang, salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia yang mencakup Indonesia, Filipina, Malaysia, Timor-Leste, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon.
Wilayah laut Indonesia bagian timur, termasuk Maluku dan Maluku Utara, memiliki ekosistem laut yang sangat kaya. Kawasan ini menjadi rumah bagi berbagai jenis terumbu karang, ikan, moluska, dan biota laut lainnya. Kepulauan Sula merupakan bagian dari kekayaan ekosistem tersebut.
Namun, kekayaan itu tidak seharusnya berhenti sebagai angka dalam dokumen perencanaan atau sekadar menjadi kebanggaan daerah. Potensi laut harus diubah menjadi kekuatan ekonomi yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dengan posisi geografis yang strategis dan perairan yang kaya, Kepulauan Sula memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi salah satu pusat perikanan dan ekonomi biru di kawasan Indonesia Timur. Berdasarkan data yang tersedia dalam naskah ini, potensi sumber daya ikan di wilayah Kepulauan Sula diperkirakan mencapai sekitar 80.547,81 ton per tahun, sementara tingkat pemanfaatannya masih relatif rendah, sekitar 22,8 persen.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama Kepulauan Sula bukan terletak pada ketiadaan sumber daya. Persoalannya justru terletak pada bagaimana sumber daya tersebut dikelola secara produktif, berkelanjutan, dan mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat lokal.
Laut Yang Lebih Luas daripada Daratan
Kepulauan Sula memiliki karakter geografis yang sangat mendukung pengembangan ekonomi berbasis kelautan. Dalam naskah ini disebutkan bahwa Sula memiliki wilayah laut terbesar kedua di Maluku Utara dengan luas sekitar 3.356,40 km², setelah Halmahera Selatan. Sekitar 60 persen wilayah Sula merupakan lautan
Jika laut menjadi bagian terbesar dari ruang hidup daerah, maka arah pembangunan semestinya tidak terlalu berorientasi pada daratan. Laut harus ditempatkan sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Di sinilah konsep ekonomi biru menjadi penting. Pemanfaatan sumber daya laut harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem.
Pertanyaannya kemudian:apakah selama ini potensi laut Kepulauan Sula sudah benar-benar dikelola sebagai kekuatan ekonomi utama Daerah ?
Pertanyaan ini penting karena kekayaan laut yang tidak dikelola dengan baik hanya akan menjadi potensi yang terus disebut dalam berbagai forum, tetapi tidak pernah benar-benar mengubah kehidupan masyarakat.
Arah Strategis Pengembangan Ekonomi Biru Kepulauan Sula
1. Memperkuat Nelayan Tangkap
Pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas nelayan melalui pendampingan, pembentukan kelompok nelayan, serta bantuan armada tangkap yang disesuaikan dengan karakteristik perairan Kepulauan Sula.
Bantuan perahu bermotor dapat diberikan kepada desa-desa yang memiliki potensi perikanan, sementara kapal dengan kapasitas lebih besar dapat diprioritaskan bagi wilayah yang telah memiliki tradisi dan pengalaman panjang dalam aktivitas penangkapan ikan, seperti Bajo, Wai Boga, Fagudu/Fokalik, serta desa-desa lainnya.
Namun, persoalan nelayan tidak selesai hanya dengan memberikan perahu.
Mereka juga membutuhkan peralatan penangkapan, bagan, tempat penyimpanan ikan, cold storage, fasilitas rantai dingin, serta akses permodalan. Yang tidak kalah penting adalah membangun hubungan antara kelompok nelayan dengan perusahaan atau pembeli ikan agar hasil tangkapan memiliki pasar yang jelas.
Dengan demikian, nelayan tidak lagi hanya menjadi produsen bahan mentah, tetapi menjadi bagian penting dari rantai pasok perikanan yang lebih besar.
2. Mengembagkan Perikanan Budidaya
Perikanan budidaya dapat menjadi alternatif sekaligus penopang ekonomi masyarakat pesisir. Pemerintah dapat menyediakan sarana budidaya seperti keramba, jaring, bibit ikan, dan pakan dengan harga yang terjangkau.
Pengembangan budidaya dapat diarahkan pada wilayah yang memiliki kondisi perairan dan geografis yang mendukung, seperti Kecamatan Mangoli Utara, Mangoli Barat, dan Sanana Utara.
Pengembangan pakan lokal juga dapat dipertimbangkan dengan memanfaatkan limbah hasil perikanan tangkap yang diolah kembali secara tepat dan higienis.
Artinya, sektor perikanan tidak hanya berbicara tentang menangkap ikan, tetapi juga bagaimana menciptakan sistem produksi yang berkelanjutan dari hulu hingga hilir.
2. Mengelolah Ikan Menjadi Produk Bernilai Tambah
Di sinilah peran masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan ibu rumah tangga, menjadi sangat penting.
Mereka dapat dilibatkan dalam pengembangan rumah produksi atau rumah olahan yang menghasilkan abon ikan, ikan asap, ikan asin, kerupuk ikan, sambal ikan, makanan beku, dan berbagai produk olahan lainnya.
Pemerintah dapat memberikan dukungan berupa pelatihan, peralatan produksi, standardisasi, kemasan, sertifikasi, pemasaran digital, hingga akses pasar.
Sebab, satu ekor ikan tidak seharusnya hanya memiliki nilai ketika dijual dalam kondisi mentah. Dengan pengolahan yang baik, komoditas yang sama dapat menghasilkan nilai ekonomi berkali-kali lipat.
Di sinilah ekonomi biru harus menciptakan nilai tambah di daerah, bukan sekadar mengirim bahan mentah keluar daerah.
4. Mengembangkan Rumput Laut dan Biota Laut
Rumput laut merupakan salah satu komoditas ekonomi biru yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Selain itu, berbagai biota laut bernilai ekonomi, termasuk komoditas yang berkaitan dengan mutiara dan hasil laut lainnya, dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat.
Wilayah Mangoli, dengan karakteristik geografisnya, memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai salah satu kawasan budidaya laut.
Namun, pengembangan tersebut tidak boleh dilakukan secara serampangan. Harus ada pendekatan ilmiah yang memperhatikan daya dukung lingkungan, tata ruang laut, kualitas air, serta keberlanjutan ekosistem.
Jangan sampai pembangunan ekonomi hari ini justru merusak sumber kehidupan yang seharusnya dinikmati generasi berikutnya.
5. Membangun Pariwisata Bahari
Kepulauan Sula memiliki pantai, pulau-pulau kecil, terumbu karang, serta bentang alam laut yang dapat menjadi daya tarik wisata.
Karena itu, pengembangan pariwisata bahari perlu dilakukan secara lebih serius melalui peningkatan destinasi, infrastruktur, akses transportasi, jaringan telekomunikasi, fasilitas keselamatan, dan berbagai sarana pendukung wisatawan.
Pantai Tanjung Waka, misalnya, membutuhkan dukungan akses jalan yang baik, jaringan komunikasi, fasilitas rekreasi air, serta ruang bagi UMKM lokal untuk memasarkan produk mereka, termasuk produk olahan hasil laut.
Potensi wisata menyelam, snorkeling, wisata pulau, wisata bahari berbasis masyarakat, hingga wisata kuliner laut juga dapat dikembangkan.
Yang tidak kalah penting, Kepulauan Sula perlu menemukan dan membuka destinasi-destinasi baru yang selama ini belum tertata dan belum dikenal secara luas.
Potensi wisata tidak akan menghasilkan apa-apa jika hanya indah dalam foto, tetapi sulit dijangkau dan tidak memiliki ekosistem pendukung.
6. Mengembangkan Energi Laut
Ekonomi biru tidak hanya berbicara tentang ikan dan pariwisata. Laut juga dapat menjadi sumber energi masa depan.
Selat Capalulu, yang berada di antara Pulau Taliabu dan Pulau Mangoli, disebut memiliki karakteristik arus pasang surut yang berpotensi dikembangkan sebagai sumber energi terbarukan.
Dalam naskah ini disebutkan adanya studi mengenai potensi energi arus laut di Selat Capalulu. Salah satunya menyebutkan kemungkinan pembangunan hingga 99 unit turbin dengan potensi produksi energi mencapai 22 GWh per tahun.
Namun, potensi tersebut tentu masih membutuhkan kajian teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan yang lebih komprehensif.
Jika benar-benar layak dikembangkan, energi laut dapat menjadi salah satu sumber listrik bersih sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi Kepulauan Sula.
Menjadikan Sula Sebagai Identitas Maritim
Pengembangan ekonomi biru membutuhkan lebih dari sekadar program pemerintah. Ia membutuhkan vis pembagunan, keberanian mengambil keputusan, anggaan yang tepat sasaran, serta regulasi yang konsisten.
Anggaran pembangunan harus diarahkan secara proporsional kepada sektor kelautan dan perikanan. Masyarakat membutuhkan pendamping yang kompeten. Nelayan membutuhkan akses terhadap teknologi dan pasar. UMKM membutuhkan modal, kemasan, legalitas, dan jaringan pemasaran.
Di saat yang sama, Kepulauan Sula perlu membangun branding sebagai daerah maritim dan salah satu penghasil perikanan unggulan di Indonesia Timur.
Festival maritim, festival kuliner laut, lomba perahu, pameran produk perikanan, wisata bahari, hingga agenda budaya pesisir dapat dikembangkan secara rutin untuk memperkenalkan identitas Sula kepada masyarakat luar.
Sebab, pembangunan daerah bukan hanya soal membangun infrastruktur. Pembangunan juga berarti membangun identitas, kepercayaan diri, daya saing, dan keyakinan bahwa potensi daerah sendiri mampu menjadi sumber kesejahteraan.
Laut Sula, Masa Depan Sula
Kepulauan Sula memiliki kekayaan alam yang besar. Lautnya luas, sumber daya ikannya melimpah, garis pantainya panjang, pulau-pulau kecilnya memiliki daya tarik wisata, dan masyarakatnya memiliki tradisi maritim yang kuat.
Namun, kekayaan alam tidak otomatis berubah menjadi kesejahteraan.
Sumber daya hanya akan menjadi kekuatan apabila dikelola dengan pengetahuan, kebijakan yang tepat, investasi, teknologi, dan keberanian politik untuk menjadikannya sebagai prioritas pembangunan.
Jika laut hanya dilihat sebagai tempat menangkap ikan, maka nilai ekonominya akan berhenti pada ikan.
Tetapi jika laut dilihat sebagai sebuah ekosistemEkonomi, maka di dalamnya terdapat perikanan tangkap, budidaya, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, energi terbarukan, transportasi, UMKM, hingga lapangan pekerjaan bagi generasi muda.
Karena itu, sudah saatnya Kepulauan Sula berhenti memandang laut sebagai batas wilayah.
Ekonomi biru bukan sekadar pilihan pembangunan. Ia adalah jalan strategis untuk mengubah kekayaan laut menjadi kesejahteraan masyarakat Kepulauan Sula.
Pertanyaannya sekarang bukan lagi “Apakah Kepulauan Sula memiliki potensi?”
Potensinya sudah ada.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: apakah pemerintah daerah memiliki keberanian, visi, dan keseriusan untuk mengelolanya?
