Ternate, Reportmalut.com — Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku Utara menggelar kegiatan bertajuk Penguatan Peran BPKP Melalui Komitmen Lintas Sektor (Korilal) atas Program Prevalensi Stunting di Wilayah Provinsi Maluku Utara, yang dilangsungkan di Aula Gedung BPKP pada Sabtu (31/5).
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Maluku Utara, Tri Wibowo Aji, serta sejumlah pemangku kepentingan dari berbagai instansi. Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Malut turut hadir melalui Ketua Tim Kerja Perencanaan, Keuangan dan Penganggaran, Harwaty, SE., MM, yang juga bertindak sebagai pemateri utama dalam sesi Korilal.
Dalam sambutannya, Tri Wibowo Aji menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat penurunan prevalensi stunting di Maluku Utara. Ia menyatakan bahwa penurunan stunting merupakan prioritas nasional yang memerlukan sinergi dari berbagai sektor, khususnya dalam aspek data, perencanaan, serta pengawasan anggaran.
"BPKP memiliki peran penting dalam mengawal intervensi penurunan stunting melalui pengawasan terhadap penganggaran APBD kabupaten/kota. Kami mendorong agar data keluarga berisiko stunting (KRS) dari Kemendukbangga/BKKBN dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah dan mitra lintas sektor sebagai dasar dalam merancang intervensi yang tepat sasaran," ujar Tri.
Ia juga mengungkapkan bahwa telah terjalin kesepakatan antara Kemendukbangga/BKKBN dan BPKP dalam mendukung program-program penurunan stunting yang akuntabel. BPKP, menurutnya, akan berperan dalam monitoring, evaluasi, dan pengelolaan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) baik Fisik maupun non Fisik agar implementasinya berjalan efisien dan tepat guna.
Sementara itu, Harwaty dari Kemendukbangga/BKKBN menyoroti pentingnya penguatan komitmen lintas sektor. Ia menekankan bahwa selama ini program penanganan stunting terkesan berjalan sendiri-sendiri dan belum terkoordinasi secara optimal antar instansi terkait.
"Evaluasi tahun 2024 menunjukkan masih rendahnya konvergensi program antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Komitmen lintas sektor sangat penting agar intervensi dilakukan secara terpadu dan tidak tumpang tindih," jelasnya.
Harwaty juga memaparkan berbagai temuan lapangan terkait pengelolaan anggaran DAK Fisik maupun Non Fisik. Salah satu temuan penting ialah adanya selisih lebih pembayaran di sejumlah kabupaten/kota pada tahun anggaran 2024. Di antaranya, Kabupaten Morotai dan Halmahera Utara yang masih memiliki sisa pembayaran yang belum terselesaikan hingga Mei 2025. Sedangkan Kabupaten Pulau Taliabu, pada DAK Tahun anggaran 2024 telah menyelesaikan kewajiban nya pada Tim Pendamping Keluarga (TPK) setelah Instansi pengelola nya dipanggil dan ditegur dengan keras oleh Kepala Perwakilan KEMENDUKBANGGA/BKKBN ; Dokter Victor pada bulan April Tahun 2025.
"Di Halmahera Utara, misalnya, dari alokasi Tahun anggaran 2024 yakni lebih dari Rp. 1 miliar, baru Rp. 100 juta yang dicairkan. Hal ini jelas menghambat pelaksanaan program. Situasi serupa juga terjadi di Morotai," tambah Harwaty.
Ia juga mengungkapkan adanya ketidaksesuaian spesifikasi (Tidak sesuai JUKNIS) alat pelayanan Vasektomi Tanpa Pisau (VTP) di Kabupaten Pulau Taliabu yang bersumber dari DAK Tahun Anggaran 2024, meskipun anggaran yang digunakan mencapai Rp 500 juta untuk 25 unit. Hal ini menjadi perhatian serius bagi BPKP dan BKKBN dalam upaya mendorong transparansi dan efisiensi serta efektivitas penyerapan anggaran yang lebih transparan, akuntible dan efektif demi pengelolaan birokrasi dengan semangat “Clean Management and Good Government”.
Sebagai langkah ke depan, Kata Herawaty, BPKP bersama Kemendukbangga/BKKBN berkomitmen melakukan pengawasan bersama terhadap pengelolaan anggaran DAK, utamanya sub bidang Stunting. Keduanya juga akan duduk bersama pemerintah daerah untuk membahas solusi atas sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) dan utang lintas tahun yang belum terselesaikan.
"Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk menurunkan angka stunting benar-benar tepat sasaran, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat," pungkas Harwaty.
.jpg)
