oleh: Sulfi NH Bugis
(Pegiat Pertanian Maluku Utara)
Tulisan ini lahir dari satu tarikan napas panjang—napas orang daerah yang terlalu sering dipaksa menahan marah, sambil menyaksikan kekayaan alamnya diperlakukan seperti cerita rakyat: sering dikisahkan, jarang diwujudkan.
Di negeri ini, pertanian dan perikanan lebih sering dibicarakan di kota daripada dikerjakan di desa. Sistem dirumuskan di ruang seminar ber-AC, lengkap dengan istilah canggih dan slide presentasi penuh warna, sementara petani di Maluku Utara masih membaca cuaca dari langit dan menebak harga dari kabar angin. Kita ribut tentang urban farming, hidroponik di balkon apartemen, seolah pangan nasional lahir dari pot plastik dan lampu LED. Padahal petani yang sesungguhnya hidup dan mati di desa—di tanah yang diwariskan leluhur—tanpa perlindungan harga, tanpa teknologi pasca panen, tanpa peta jalan kebijakan yang masuk akal.
Pertanian akhirnya menjelma slogan politik: dielus saat kampanye, ditinggal setelah pelantikan. Program-program datang seperti upacara bendera—resmi, khidmat, penuh dokumentasi—lalu menguap tanpa keberlanjutan. Tidak ada multiplier effect, tidak ada ekosistem, tidak ada keberanian untuk menyambungkan hulu dan hilir. Yang tersisa hanya spanduk dan laporan serapan anggaran.
Petani pun lelah. Bukan lelah bekerja, tapi lelah dijadikan alat. Mereka bukan lagi subjek pembangunan, melainkan properti visual. Tubuh mereka dipajang sebagai latar foto, ladang mereka dijadikan ornamen citra, penderitaan mereka diperas menjadi narasi empati yang berhenti di layar ponsel.
Namun di balik semua itu, tersembunyi satu asumsi yang tak pernah diucapkan terang-terangan: seolah-olah petani yang sejahtera adalah ancaman. Negeri ini tampak lebih nyaman dengan petani miskin tapi patuh, nelayan bergantung tapi diam, desa kaya potensi tapi miskin kedaulatan. Kemandirian terasa menakutkan, karena ia menuntut negara bekerja lebih serius daripada sekadar membagi bantuan.
Kita mendengar janji pelabuhan internasional untuk mendorong ekspor komoditas lokal—sebuah mimpi besar yang terdengar heroik. Tapi yang datang justru jalan trans, infrastruktur yang dampak ekonominya kabur seperti janji kampanye yang lupa ditagih. Jalan dibangun tanpa logika rantai nilai. Aspal mulus, tapi barang tak bergerak. Pelabuhan diwacanakan, tapi komoditas tak pernah disiapkan.
Negeri ini di kenal dengan sebutan negeri seribu kelapa "Igo macala". Sebutan yang puitis, tapi getir. Sebab pertanyaannya sederhana: kapan terakhir kita mendengar kelapa Maluku Utara menembus pasar ekspor dengan nilai fantastis? Di mana industri turunannya? Mengapa kelapa kita hanya setia tumbuh, jatuh, lalu bertunas di bawah para-para petani, sambil menunggu harga yang tak kunjung adil? Kelapa hidup subur, kebijakan layu sebelum sempat berbuah.
Biasanya akan ada yang membela: investasi butuh waktu, pasar global sulit, anggaran terbatas. Argumen ini terdengar rasional—hingga kita menoleh ke industri tambang yang berdiri cepat, gagah, dan rakus. Jadi persoalannya bukan waktu atau kapasitas, melainkan keberpihakan. Negara tahu cara bekerja cepat ketika yang diurus adalah mineral. Ia tiba-tiba menjadi cekatan, progresif, dan efisien.
Jika teknologi dianggap terlalu mahal untuk pertanian dan perikanan, lalu di mana para akademisi dan praktisi hebat yang sering kita banggakan? Gelar-gelar itu lahir dari pajak dan sumber daya alam yang dikelola oleh orang tua dan leluhur petani hari ini. Ironis bila ilmu justru berubah menjadi menara gading—indah dilihat, tak menyentuh tanah—bukan alat pembebasan bagi mereka yang membiayainya secara historis.
Lebih dari seribu desa di Maluku Utara menyimpan potensi ekonomi non-tambang yang luar biasa. Namun alih-alih membangun dari bawah, negara sibuk merias wajah di depan investor. Modal asing diperlakukan seperti juru selamat tunggal, sementara bahan baku lokal dibiarkan membusuk di halaman sendiri. Kita pandai menjual mimpi ke luar, tapi gagap mengelola kenyataan di dalam.
Potensi perikanan kita pun bernasib serupa. Laut kaya, nelayan tetap miskin. Ikan melimpah, nilai tambah menguap di tangan tengkulak. Rantai distribusi panjang seperti birokrasi, tapi keuntungan pendek seperti umur janji politik. Tidak ada keberpihakan serius yang mengubah nelayan dari penonton menjadi pemain utama.
Sagu—simbol kedaulatan pangan lokal—terpinggirkan oleh karung beras bansos. Negara lebih rajin membagi beras daripada membangun sistem pangan yang berdaulat. Sagu dirayakan sebagai identitas budaya, tapi tak pernah diperlakukan sebagai kebijakan strategis. Ia disimpan di museum narasi, bukan di pusat perencanaan.
Rempah-rempah, yang katanya pernah membuat dunia datang berlayar, kini hanya hidup sebagai dongeng Pilkada. Rezim berganti, cerita tetap sama. Pala berjamur di bawah pohon karena minimnya edukasi pasca panen. Standar mutu tak disosialisasikan, akses pasar tak dibuka, petani dibiarkan menebak nasibnya sendiri—seolah pasar global adalah perjudian, bukan sistem yang bisa dipelajari dan diintervensi.
Pertanyaan paling mendasar justru selalu dihindari: berapa sebenarnya nilai investasi riil untuk mengembangkan sektor ekonomi berbasis bahan baku lokal yang sudah tersedia? Bukan angka imajiner dalam proposal, tapi hitungan nyata yang menghubungkan petani, nelayan, koperasi, teknologi, dan pasar. Tanpa jawaban ini, semua visi hanya menjadi puisi kebijakan.
Daerah ini tak pernah kekurangan potensi. Yang selalu “kosong” hanyalah kas daerah—anehnya, kekosongan itu selalu muncul di setiap periode kepemimpinan, seperti mantra wajib. Anggaran defisit, fiskal sempit, prioritas terbatas. Seolah kemiskinan struktural adalah takdir, bukan hasil dari pilihan politik yang terus diulang.
Maluku Utara bukan miskin sumber daya. Ia miskin keberanian politik. Kekayaan alamnya hidup, tapi kebijakannya mati suri. Negeri ini dikelola dengan imajinasi kosong: penuh slogan, minim arah, kaya kata, miskin kerja.
Barangkali masalah paling jujur adalah ini: kita belum sepenuhnya ikhlas melihat negeri ini makmur. Sebab kemakmuran menuntut konsistensi, kerja keras, dan keberpihakan nyata—bukan sekadar pidato, bukan proyek setengah matang, bukan citra yang dipoles menjelang pemilu.
Selama petani, nelayan, dan desa hanya dijadikan ornamen politik; selama potensi lokal hanya menjadi bahan pidato; selama kekayaan alam lebih cepat mengalir ke tambang daripada ke dapur rakyat—maka jangan heran jika negeri sekaya ini terus merasa miskin, dan terus bertanya, dengan nada putus asa yang sama, ke mana sebenarnya semua harapan itu pergi.
____Mari Berdaya_____
