Persoalan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara sesungguhnya tidak hanya terletak pada keterbatasan infrastruktur fisik dan distribusi guru, tetapi juga pada efektivitas pemanfaatan berbagai program peningkatan mutu pendidikan yang telah disediakan pemerintah.
Kondisi ini mendapat perhatian Ketua STAI Babussalam Sula, Maluku Utara, Dr. Sahrul Takim yang mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus mendorong digitalisasi sekolah melalui bantuan perangkat teknologi pembelajaran dan perluasan akses internet. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua satuan pendidikan mampu memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal.
"Bantuan digitalisasi yang seharusnya menjadi instrumen transformasi pembelajaran sering kali belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas proses belajar mengajar karena rendahnya kapasitas pengelolaan teknologi dan keterbatasan kompetensi digital tenaga pendidik. Kondisi serupa juga ditemukan secara nasional, di mana pemanfaatan sarana digital pembelajaran masih menghadapi tantangan literasi digital guru dan optimalisasi penggunaan perangkat di sekolah."Ungkap Dr. Sahrul saat menyampaikan materi pada Dialog Publik yang diselenggarakan oleh ICMI Kepulauan Sula, Selasa (2/6/2026).
Di sisi lain, bantuan internet satelit Starlink yang diberikan kepada sejumlah sekolah terpencil di Kepulauan Sula merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengatasi wilayah blank spot. Sekolah-sekolah seperti SD Inpres Dofa, SD Negeri Wainanas, SMP Waisakai, SD Negeri Ona, SMP Wailoba, dan SD Negeri 2 Pas Ipa menjadi penerima bantuan karena sebelumnya tidak memiliki akses internet yang memadai.
"Namun, keberlanjutan program ini memerlukan dukungan pembiayaan operasional yang tidak sedikit. Dalam berbagai program penggunaan Starlink di Indonesia, persoalan biaya langganan bulanan sering menjadi tantangan tersendiri apabila tidak diikuti dengan skema pembiayaan yang jelas dan berkelanjutan. Akibatnya, terdapat kekhawatiran bahwa perangkat yang telah diberikan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dalam jangka panjang apabila sekolah tidak memiliki kemampuan membiayai operasionalnya secara mandiri."Ungkapnya.
Ia menyebutkan, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah kualitas dan kompetensi guru. Berbagai studi pendidikan menunjukkan bahwa peningkatan mutu pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas guru sebagai aktor utama pembelajaran. Dalam konteks Maluku Utara, capaian kompetensi pendidikan masih menghadapi tantangan serius dibandingkan banyak provinsi lain di Indonesia.
"Kondisi tersebut juga tercermin pada Kabupaten Kepulauan Sula yang masih berada pada kelompok daerah dengan capaian mutu pendidikan yang belum optimal dibandingkan kabupaten/kota lain di Maluku Utara. Situasi ini menunjukkan bahwa berbagai program peningkatan kapasitas guru yang selama ini dijalankan belum sepenuhnya menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap kualitas pembelajaran di kelas."Ketua STAI Babussalam Sula Itu.
Selain itu, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas berbagai forum pengembangan profesi guru seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Sekolah (KKS). Secara normatif, kedua forum tersebut dibentuk untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian guru.
"Akan tetapi, dalam praktiknya kegiatan MGMP dan KKS sering kali lebih berorientasi pada pemenuhan administrasi program daripada penyelesaian problem nyata yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran. Akibatnya, peningkatan kompetensi guru berjalan lambat dan tidak mampu menjawab tantangan pembelajaran abad ke-21 yang menuntut penguasaan teknologi, inovasi metode pembelajaran, serta kemampuan berpikir kritis."Imbuhnya.
"Permasalahan kompetensi guru semakin kompleks ketika dikaitkan dengan ketimpangan distribusi tenaga pendidik di wilayah terpencil. Pada sejumlah desa di Kecamatan Mangoli Utara, Mangoli Barat, Mangoli Timur dan beberapa wilayah pesisir lainnya, masih ditemukan sekolah yang belum memiliki guru sesuai kebutuhan mata pelajaran. Tidak sedikit guru yang harus mengajar lebih dari satu mata pelajaran atau merangkap tugas yang sebenarnya berada di luar bidang keahliannya."Jelasnya melanjutkan.
Kondisi ini menyebabkan proses pembelajaran tidak berjalan secara ideal karena peserta didik tidak memperoleh layanan pendidikan sesuai standar kompetensi yang diharapkan. Dalam jangka panjang, situasi tersebut berpotensi memengaruhi capaian akademik siswa serta memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Lebih jauh lagi, persoalan distribusi guru dan kompetensi tenaga pendidik menunjukkan bahwa masalah pendidikan di Kepulauan Sula bukan sekadar persoalan anggaran atau pembangunan gedung sekolah. Pemerintah daerah memang telah membangun ratusan fasilitas pendidikan dan memperluas akses internet ke daerah terpencil, namun keberhasilan pembangunan pendidikan tidak hanya diukur dari jumlah bangunan yang berdiri atau perangkat digital yang dibagikan. Keberhasilan sesungguhnya terletak pada sejauh mana fasilitas tersebut dimanfaatkan secara efektif, guru memiliki kompetensi yang memadai, dan peserta didik memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas secara merata.
"Oleh karena itu, reformasi pendidikan di Kepulauan Sula perlu diarahkan tidak hanya pada pembangunan fisik sekolah, tetapi juga pada pembenahan tata kelola distribusi guru, penguatan kompetensi tenaga pendidik, evaluasi efektivitas MGMP dan KKS, serta pengawasan pemanfaatan bantuan digitalisasi pendidikan. Tanpa langkah-langkah tersebut, berbagai program pendidikan yang telah menghabiskan anggaran besar berisiko hanya menghasilkan capaian administratif tanpa memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kepulauan Sula."Harapnya menutupi.(IB).
