Oleh : Hairil Sadik
(Pemuda Bobo)
Polemik rasisme yang mendera Warga Bobo di Kelurahan Bobo, Tidore, hari-hari ini bukanlah sebuah kecelakaan sejarah yang berdiri sendiri, apalagi sebuah fenomena baru yang muncul secara organik dari ruang digital. Demonstrasi yang meletus akibat unggahan puisi sejarah oleh akun media sosial d'facto hanyalah puncak dari gunung es dari sebuah sistem diskriminasi berbasis wacana yang telah dipelihara selama ratusan tahun.
Jauh sebelum algoritma media sosial mengviralkan narasi minor tersebut, ruang-ruang kultural, politik, dan bahkan mimbar akademik di Tidore telah lama menjadi pabrik yang memproduksi, mengemas, dan melegitimasi stigma terhadap Warga Bobo.
Kasus kontemporer ini adalah bukti nyata bagaimana prasangka rasial masa lalu diwariskan secara struktural melalui apa yang disebut oleh ilmuwan sosial sebagai perantara kekuasaan (intermediaries of power). Elite politik, tokoh adat kedaton, dan para akademisi lokal secara kolektif memegang peran sebagai aktor utama yang menjebak Warga Bobo dalam jeruji sejarah fiktif demi mempertahankan tatanan hegemoni regional mereka.
Jika kita merunut hulu dari mata rantai rasisme sistemik ini, institusi akademik formal terbukti menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam memberikan cap "ilmiah" pada sebuah narasi yang bias. Hal ini terlihat gamblang dalam artikel ilmiah nasional berjudul "Pembagian Fungsi Kawasan Kerajaan Tidore Berdasarkan Kearifan Lokal" yang ditulis oleh akademisi dari Universitas Khairun (Unkhair).
Penulisan ini, entah melalui penyaringan kritis yang ketat atau tidak, literatur akademis tersebut mentah-mentah menyebarluaskan klaim bahwa Desa Bobo merupakan wilayah yang penduduk aslinya merupakan suku dari Papua. Ironisnya, landasan utama atau batu pijakan yang digunakan oleh para akademisi untuk melegitimasi tulisan tersebut bersumber langsung dari catatan internal kekuasaan kuno, yakni "Museum Memorial Kesultanan Tidore Sonyine Mallige".
Catatan museum tersebut mengklaim bahwa pada tahun 1453, Sultan Tidore ke-10, Ibnu Mansur, bersama Sangaji Patani Sahmardan dan Kapitan Gurabesi dari Waigeo memimpin ekspedisi besar ke daratan Irian Barat dan membawa masyarakat dari sana untuk mendiami Tidore. Dari titik inilah, sebuah mitos politik direkayasa dan disakralkan, lalu disusupkan ke dalam dokumen ilmiah seolah-olah ia adalah kebenaran historis yang mutlak.
Melalui artikel ilmiah internasional "Asian Ethnology" bertajuk "Papua Matters: Remembering Origins, Ethno-Historical Reconstructions, and Regional Politics in Tidore, Indonesia", kedok rekayasa sejarah oleh elite Tidore ini dikupas lebih dalam. Studi tersebut membongkar fakta bahwa diskursus mengenai asal-usul Warga Bobo di ruang publik lokal selalu didominasi dan disuarakan dengan lantang oleh para politisi serta elite dalam struktur adat kesultanan, bukan oleh Warga Bobo sendiri.
Suara Warga Bobo sengaja dibungkam dan digantikan oleh suara-suara penguasa yang memiliki agenda politik regional. Nama-nama besar dalam lingkaran elite Tidore muncul sebagai penutur vokal yang melanggengkan narasi pemisahan etnis ini. Sultan Husain, dalam berbagai kesempatan, secara konsisten mengungkit asal-usul pesisir Papua secara umum, meskipun di sisi lain ia terpaksa mengakui bahwa pihak kedaton (istana kerajaan) sebenarnya tidak memiliki bukti tertulis satu pun yang valid untuk mendukung klaim besar tersebut. Pihak istana hanya bersandar pada tradisi lisan yang sarat kepentingan.
Lebih jauh lagi, Amin Faaroek, seorang pejabat adat tinggi yang menyandang gelar Jojau (Perdana Menteri) sekaligus sejarawan lokal, secara vokal berspekulasi dalam tulisan-tulisannya bahwa sebagian besar Warga Bobo ditransfer secara massal dari Raja Ampat, Patani, dan Biak ke wilayah Toloa (dekat Kampung Bobo saat ini) pada tahun 1512 oleh Sultan Mansur.
Narasi Faaroek bahkan melangkah lebih jauh pada ranah stigmatisasi yang berbahaya, dengan mengaitkan kehadiran Warga Bobo di Tidore melalui memori kolektif ikatan leluhur perbudakan. Klaim senada juga diembuskan oleh Ishak Naser, anggota keluarga kerajaan, tokoh parlemen lokal, sekaligus pemegang gelar adat Sowohi Kiye, yang secara spesifik menyebut Warga Bobo berasal dari Fakfak di Semenanjung Onin, serta didukung oleh politisi lokal Sofyan Daud yang memperkuat narasi asal-usul Raja Ampat tersebut.
Hematnya, keterikatan elite kedaton pada cerita-cerita migrasi kuno ini sesungguhnya didorong oleh motif politik yang sangat pragmatis, yaitu pemeliharaan "Mitos Gurabesi". Kisah kepahlawanan Gurabesi dan pernikahannya dengan putri Sultan Tidore, Boki Taebah, sengaja terus dihidupkan dalam memori publik, bahkan secara seremonial direproduksi dengan mengundang klan Umlati dari Raja Ampat dalam penobatan Sultan Husain pada tahun 2014.
Semua ritual sejarah ini dipelihara bukan demi menghormati pluralisme etnis, melainkan sebagai instrumen geopolitik demi melegitimasi klaim pengaruh, kekuasaan, dan hubungan sosio-politik historis Kesultanan Tidore atas wilayah Papua Barat, dari masa kolonial hingga era modern saat ini. Demi sebuah posisi tawar politik regional yang megah, Warga Bobo dikorbankan status sosialnya dan dijadikan pion dalam narasi buatan kedaton.
Padahal, jika kita menurunkan pandangan pada realitas sosiologis di akar rumput, narasi megah migrasi massal bentukan kedaton tersebut runtuh total saat dihadapkan pada memori kolektif penduduk desa asli di Bobo, dari kumunitas-komunitas kecil yang mediami sejumlah titik kampunga tua di daratan pedalaman Wilayah Bobo saat ini.
Kampung Tua seperti Tongaru yang sata itu ada dalam wilayah Toloa, adalah bukti komunitas-komunitas lokal bawah yang hidup berdampingan secara intim, dari tutur lisan tetua Warga Bobo justru menegaskan bahwa tidak ada dalam ingatan sejarah mereka tentang adanya eksodus atau pemindahan manusia secara massal yang diatur oleh titah kedaton.
Sejarah riil mencatat bahwa kedatangan orang-orang Papua ke Tidore di masa lampau terjadi secara alamiah, bersifat individual, dan dalam skala kecil. Tokoh masyarakat seperti Ismail Abita, mantan kepala desa Seli, mengisahkan bagaimana para pendatang dari Papua, seperti Banya dan Hasan bin Raba pada tahun 1930-an, datang sebagai "orang merdeka" baik sebagai pekerja terampil pendayung kora-kora yang dihormati, maupun sebagai anak angkat yang kemudian menetap, memeluk Islam, menikahi perempuan lokal, dan mengadopsi adat Tidore sepenuhnya. Mereka bukan tawanan, bukan budak, dan bukan koloni kiriman dari ekspedisi penaklukan.
Namun, akibat dominasi wacana sepihak dari akademisi, elit politik dan elit di puncak kekuasaan kedaton, status sosial-politik Warga Bobo di Tidore selama berabad-abad diposisikan dalam status yang sengaja "dikurangi" (diminished). Waraga Bobo diintegrasikan melalui mekanisme asimilasi kultural tradisional yang kejam, semacam terjadi sebuah praktik lokal yang menuntut orang-orang pendatang untuk "melupakan asal-usul" mereka agar dapat diterima sebagai orang Tidore seutuhnya.
Di bawah bayang-bayang hegemoni ini, membicarakan atau mengingatkan seseorang akan perbedaan latar belakang etnis diidentifikasi sebagai bentuk ketidaknyamanan, tabu, dan bahkan penghinaan. Akibatnya, Warga Bobo dipaksa mengubur dalam-dalam identitas historis asli mereka sebagai komunitas asli Tidore demi keselamatan sosial dan penerimaan rekayasa komunal.
Ketika ruang digital kontemporer melalui akun d'facto secara serampangan mengangkat kembali materi puisi yang bersumber dari catatan bias elite politik, akademis dan orang-orang di lingkar kesultanan tersebut, trauma historis dan rasisme laten ini meledak menjadi konflik terbuka di ruang publik.
Menghadapi eskalasi tuntutan dari aksi demonstrasi Warga Bobo, sikap yang ditunjukkan oleh struktur Kesultanan Tidore saat ini justru sangat mengecewakan, defensif, dan memperlihatkan pola cuci tangan yang nyata. Melalui Jojau Ishak Naser yang secara ironis tercatat dalam literatur ilmiah sebagai salah satu aktor utama yang aktif menyuarakan klaim asal-usul Papua tersebut.
Kesultanan buru-buru mengeluarkan pernyataan yang mengelak dari tanggung jawab hukum maupun moral (Lihat: mekarnews.com). Kesultanan berdalih bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan pernyataan rasis secara langsung, serta menolak dikaitkan dengan produksi konten puisi d'facto dengan alasan bukan sebagai penyusun naskah ataupun penyandang dana. Bahkan, dengan sikap arogan, kesultanan menolak memberikan klarifikasi terbuka kepada publik, mengancam akan melayangkan somasi balik kepada Warga Bobo karena dianggap melanggar etika adat saat berdemonstrasi, dan memilih berlindung di balik dinding tebal proses hukum formal kepolisian.
Upaya pengelakan ini adalah bentuk ketidakjujuran sejarah yang sangat fatal. Pihak kesultanan mungkin bukan orang yang menekan tombol upload di media sosial, namun mereka lewat catatan museum "Sonyine Mallige" dan buku-buku sejarah lokal yang mereka sponsori adalah penyedia bahan baku utama dari narasi rasis tersebut.
Puisi d'facto tidak akan pernah lahir jika tidak ada materi mentah yang diproduksi secara massal oleh elite terutama orang-orang dilingkaran kedaton dan diabsahkan oleh artikel ilmiah oleh sejumlah akademisi selama bertahun-tahun dalam berbagai kepentingan ilmiahnya.
Upaya penyelidikan yang kini tengah berjalan di Polresta Tidore di bawah pimpinan Kapolresta Ampi Mesias Von Bulow, yang melibatkan ahli pidana, bahasa, IT, hingga sejarawan, harus mampu melihat akar masalah ini secara struktural, bukan sekadar melihat pelaku di hilir internet.
Oleh karena itu, polemik ini tidak boleh diselesaikan hanya dengan permintaan maaf formal atau penghapusan konten di media sosial. Tokoh-tokoh lokal, elite adat, intelektual kedaton, dan akademisi yang terlibat dalam rantai produksi wacana ini, termasuk Sultan Husain, Ishak Naser, Amin Faaroek, Sofyan Daud, dan lembaga akademik terkait memiliki utang sejarah yang sangat besar.
Tokoh-tokoh ini bertanggung jawab penuh untuk memulihkan identitas dan harga diri warga Bobo. Mereka harus berdiri di depan publik, membongkar sendiri mitos-mitos diskriminatif yang pernah mereka tulis, melakukan dekonstruksi terhadap catatan museum yang bias, dan merehabilitasi nama baik Warga Bobo secara kultural, akademis, dan hukum. Pemulihan martabat kemanusiaan Warga Bobo adalah harga mati yang wajib dibayar oleh para elite penguasa narasi di Tidore.
