TALIABU–reportmalut.com Aktivis mahasiswa Kabupaten Pulau Taliabu, Muflihun La Guna, menyoroti aktivitas PT BMI yang dinilai perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut terkait status Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan yang hingga kini disebut belum memperoleh keputusan resmi.
Menurut Muflihun, informasi yang diterima dari berbagai sumber menyebutkan bahwa proses RKAB PT BMI masih dalam tahap menunggu keputusan. Namun, di sisi lain, aktivitas kapal yang diduga mengangkut kebutuhan operasional menuju lokasi tambang di Pulau Taliabu melalui Pelabuhan Luwuk disebut masih berlangsung.
“Kami mempertanyakan aktivitas tersebut. Jika RKAB belum memperoleh keputusan, maka perlu ada penjelasan terbuka mengenai dasar kegiatan yang masih berjalan,” ujar Muflihun kepada media.
Ia menilai RKAB merupakan salah satu dokumen penting dalam operasional pertambangan sehingga statusnya perlu disampaikan secara transparan kepada publik guna menghindari berbagai spekulasi.
Menurutnya, aktivitas pelayaran yang masih berlangsung di tengah belum adanya kepastian RKAB menimbulkan sejumlah pertanyaan di kalangan masyarakat dan mahasiswa. Karena itu, pihaknya meminta penjelasan resmi dari perusahaan maupun instansi terkait.
“Jangan sampai muncul persepsi yang berbeda di masyarakat. Karena itu kami berharap ada klarifikasi yang terbuka dan transparan,” katanya.
Di sisi lain, berdasarkan informasi yang diperoleh, aktivitas operasional di lokasi tambang PT BMI di Pulau Taliabu saat ini telah dihentikan sementara sambil menunggu kepastian terkait RKAB yang diajukan perusahaan.
Kondisi tersebut, menurut Muflihun, semakin mendorong perlunya penjelasan mengenai aktivitas yang sebelumnya berlangsung, termasuk aktivitas logistik maupun operasional lainnya.
Mahasiswa juga meminta pemerintah, instansi teknis terkait, serta aparat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami berharap ada transparansi terkait status RKAB dan aktivitas perusahaan agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat,” ujarnya.
Muflihun menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan konsolidasi bersama sejumlah mahasiswa dan elemen pemuda Kabupaten Pulau Taliabu untuk membahas persoalan tersebut. Tidak menutup kemungkinan akan dilakukan aksi mimbar bebas maupun penyampaian aspirasi secara langsung kepada pihak PT BMI, termasuk di kantor cabangnya di Luwuk.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan secara transparan dan sesuai aturan,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT BMI maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi terkait aktivitas kapal yang menjadi sorotan mahasiswa tersebut. (MB)
