Warga Desa Mangon Berunjuk Rasa Menuntut Kades Transparansi Dana Desa

SANANA, - Warga Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) berunjuk rasa memprotes pengelolaan Dana Desa (DD) yang di gunakan untuk penanganan Covid-19 serta mempertanyakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang di duga tidak tepat sasaran.

Janwar Umasangadji dalam orasinya mendesak Pj. Kades Mangon Bakri Titdoy, agar transparan anggaran Covid-19 dan anggaran BLT.

Menurut Janwar, mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang di jabarkan dalam pasal, 24 dengan bunyi Penyelenggara pemerintah desa berdasarkan asas dalam huruf D. Keterbukaan, G. Akuntabilitas. Kemudian tercantum di dalam pasal 68 bahwa, masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggara pemerintah desa, pelaksana pembangunan desa serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Masyarakat harus memperoleh pelayanan yang sama dan adil, sambungnya, serta berhak menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksana pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

"Pj. Kades harus bisa tanggung jawab atas segala Tuntutan kami selaku warga. Jika tidak maka kami akan memproses hal ini sampai kepada pihak yang berwajib," jelasnya.

Sementara, Pj. Kades Bakri Titdoy, langsung menyampaikan persoalan anggaran Covid-19 di hadapan massa yang melakukan unjuk rasa. Bakri menuturkan, anggaran Covid-19 2020 sebanyak  Rp 935 juta. Namun anggaran tersebut di potong sebanyak 30 persen ke anggaran Covid-19 yakni senilai Rp 280 juta.

Kemudian,anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang di bagikan ke warga Desa Mangon berjumlah 155 orang. " Itulah jumlah anggaran yang sudah saya sampaikan. Bila dalam penyampaian ini sejumlah warga tidak puas maka selihakan tindak lanjuti saya ke pihak penegak hukum," ungkap Bakri Kepada massa aksi, Kamis, (04/6).

Berdasarkan amatan Report Malut.com, massa berunjuk rasa tepat di depan kantor desa. Warga yang ikut menyaksikan unjuk rasa juga ikut meneriakan agar Pj. Kades turun dari jabatan.

" Kami setuju kalau Pj. Kades turun dari jabatannya, karena kami menilai kades gagal dalam pengelolaan anggaran DD-ADD," tutup warga.(KS)