|

Hamidah Umalekhoa : DPRD Harus Serius Tangani Anjloknya Harga Kopra


Jakarta- Keruhnya persoalan kesejateraan petani kopra yang sekarang di seruhkan oleh semua elemen mahasiswa, politisi dan masyarakat mendapat tanggapan dari Pengurus PB HMI, Hamida Umalekhoa S.Pd, M.I.Kom, saat di konfirmasi oleh Reportmalut.com, senin (19/11/18).

Menurut perempuan muda yang baru saja selesai study magister ini, "separuh dari jumlah masyarakat maluku utara adalah petani, selain petani coklat, cengkeh dan pala dan tentu saja petani kopra. Hasil tani inipun sebagai salah Sumber daya alam (SDA) yang menunjang kesejahteraan petani yang ada disana. "

Hamida mengatakan dari hasil kopra anak petani dapat menempuh  pendidikan dan dapat menentukan pilihannya dalam berbagai profesi, misalnya di Kabupaten Kepsul, Mangoli dan Taliabu, juga kabupaten lainnya di Maluku Utara rata-rata masyarakat disana adalah petani, tetapi anak-anaknya dengan bebas menentukan pilihannya setelah lulus Dari Sekolah menengah Atas (SMA). Ada yang ikut seleksi Kepolisian, TNI AD, AL, dll. Adapula yang lanjut ke perguruan tinggi dengan beragam jurusan. Bahkan Pejabat daerah yang ada sekarang dasarnya dari hasil tani salah satunya yaa kopra"

Olehnya itu saya selaku anak tani menegaskan kepada lembaga-lembaga terkait di daerah baik pemerintah daerah maupun Anggota Legislatif (DPRD) agar secepatnya mencari solusi untuk mengatasi harga kopra yang anjlok. bahkan dapat dikatakan harga kopra yang turun tidak lagi seimbang dengan harga sembako saat ini. Bagaimana nasib petani kita kalau harga kopra tidak dapat diatasi? Bagaimana generasi kita mau melanjutkan pendidikan?

Saya meminta, khususnya DPRD turunnya harga kopra ini agar dikaji lebih serius untuk ditindak lanjut dalam satu peraturan daerah"pintanya.

Lanjutnya, DPRD sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dapat mengambil langkah alternatif, salah satunya mengurangi wisata keluar daerah yang notabene menguras habis anggaran daerah.

Untuk saat ini DPRD harus fokus mengjkaji harga kopra dan memberikan solusi untuk petani kopra. Anggota DPRD tidak semestinya melihat petani yang hampir frustasi dengan harga kopra lalu kemudian berpikir bagaimana ikut nyaleg lagi dengan mengelola isu ini. Jangan jadi wakil rakyat yang hanya mau menghabiskan Anggaran daerah, pungkasnya. (Ks).
Komentar

Berita Terkini