Ternate-Koalisi perjuangan rakyat (KOPRA) menggelar Konfrensi Pers di Cafe Jarod (27/11/18). Konfrensi ini dilakukan untuk menegaskan bahwa KOPRA masih tetap pada pendirian mengawal dan mendorong Pemprov Malut menaikan harga kopra 8000 per kg.
Ketua Aliansi Gerakan Rakyat Julfandi Gani, menegaskan bahwa jika Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak merealisasikan sesuai dengan tuntutan maka kami atas nama koalisi perjuangan rakyat (KOPRA) tetap terus melakukan unjuk rasa serta melakukan pemboikotan. Kami juga mengkonsolidasi masa di setiap Kabupaten/Kota untuk turun kejalan memprotes Pemerintah Provinsi Malut dan DPR Provinsi yang tidak menghiraukan hal ini. ungkapnya
Tindakan ini di ambil karena mereka belum mendapat respon posistif dari pemerintah dalam mengambil kebijakan atau langkah-langkah alternatif untuk menyelamatkan harga kopra di Maluku utara.
Akibat janji Pemerintah Provinsi yang tidak direalisasikan sehingga koalisi perjuangan rakyat(KOPRA) sudah tidak lagi mempercayai pemerintah malut semenjak pertama hearing.
Menurut pandangan kami, jika pemerintah menetapkan harga kopra hanya 5000 per kg mak ini tidak sesuai dengan kerugian masyarakat dalam proses usaha tanu.
Ketua Front KOPRA Julfandi Gani, menuturkan melalui konfrensi pers malam ini ada beberapa poin pernyataan sikap koalisi perjuangan rakyat (KOPRA) yakni :
1. Masyarakat sudah tidak lagi mempercayai pemerintah Provinsi Maluku Utara karena telah membohongi publik.
2. Masyarakat Malutsudah tidak lagi mempercayai DPR Provinsi Malut karena tidak menghiraukan hak-hak petani Maluku Utara.
3. Pemerintah pusat dalam hal ini Presiden gagal dalam membangun Indonesia Timur khususnya petani kopra.
4. Presiden harus mengangkat masalah kopra menjadi masalah nasional karena Pemprov dan DPR Provinsi gagal total dalam memperhatikan masalah kopra. Ungkapnya. (Ks).
