Sanana- Sebanyak 26 ton Beras sejahtera (Rastra) telah distribusikan oleh pihak Bulog ke Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten kepulauan Sula(Kepsul), tutur Rustam Hamza, penanggung jawab kepada Wartawan"Senin(11/03).
Pengangkutan Rastra, dilakukan sekitar pukul 01:46 WIT, dari gudang pelabuhan Sanana. Disttibusi Rastra menggunakan dua buah speed boat dengan kapasitas per speed boat sebanyak 5 sampai 6 ton.
Distribusi Rastra ke Ke kecamatan Mangoli selatan akan dilakukan kurang lebih 5 kali pengangkutan karena di sesuaikan dengan kapasitas speed boat.
Menurut Rustam Hamza" sebenarnya proses pengangkutan ini seharusnya sejak bulan Mei lalu, akan tetapi terkendala oleh cuaca dan kondisi laut yang tidak memungkin sehingga, pihak Bulog mengalihkan sebagian stok Rastra ke Kabupaten Pulau Taliabu. Namun sekarang stok untuk Taliabu telah di tukarkan ke Kecamatan tertentu, Meskipun berada di gudang Pelabuhan Sanana hampir sebulan lebih tetapi, hari ini sudah bisa di salurkan ke kecamatan tersebut"Jelasnya.
"Proses distribusi beras sejahtera (Rastra) ini mulai dari kecematan Mangoli selatan, karena mengingat hampir sudah setahun belum di salurkan. Setelah itu baru Kecamatan Mangoli Tengah dan Kecematan Timur. Stok Rastra di Kecamatan Mangoli Timur tersisa 4 ton sedangkan Kecamatan Mangoli tengah 12 ton"pungkas Rustam.
Lanjutnya, permasalahan terkait dengan keterlambatan distribusi termasuk biaya angkutan. Karena 5 Tahun terakhir ini biaya angkutan belum berubah, sementara bantuan sosial berupa Rastra ini mulai bergeser dari ekonomi dan PMD yang saat ini sudah menjadi tanggung jawab Dinas sosial. Imbuhnya.
Bulog punya perhitungan di seluruh pelabuhan berdasarkan tarif UPT-UPT, misalnya di Ternate kalau 1 ton beras, biasanya 65 ribu sampai 70 puluh ribu per ton, tetapi berbeda jika membawa ke Sula dan Taliabu di hitung per Kilo. Maka adanya perhitungan biaya seperti itulah yang membuat sedikit kesulitan bagi pihak Bulog. Pinta Rustam.
Saya berharap agar kedepan dari pihak Bulog bisa membangun koordinasi dengan (Pemda) dan teman-teman di Dinas Perhubungan bersama Dinas Sosial agar kita dapat membahas biaya angkutan sehingga bisa di pertimbangkan. Minimal ada perlakuan khusus untuk bantuan-bantuan sosial. Tutupnya. (KS)
.jpg)
.jpg)
