-->
    |

Antara Pandemic dan Tanggung Jawab, Dimanakah Gubernur?


Jaidi Abdul Gani
Ketua Umum
Forum Mahasiswa Pasca Sarjana Sejabodetabek (FORMAPAS MALUT SEJABODETABEK)
Periode 2020-2022

Sebuah gagasan sederahan saya persembahkan buat pemimpin kami di Jazirah Al-Mulk. Tulisan ini bukan tanda sebuah penyesalan karena menggunakan hak demokrasi saat memilih bapak sebagai Gubernur Maluku Utara Kala itu. Tapi hanya sebuah tulisan yang mengandung unek-unek, dari kami di tanah rantau di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

Di saat semua masyarakat bahkan kami mengalami kesusahan akibat bantuan orang tua yang tak kunjung datang dari kampung halaman karena stay home dan pembatasan sosial yang mengharuskan mereka tidak bekerja. Bapak, sebagai orang nomor 1 juga tak kunjung berempati.

Kami bertanya-tanya, dimanakah pemimpin kami? Apakah Ia, peduli pada kami yang sedang bersusah payah membangun cita-cita dan tekurung dalam situasi Covid-19 yang tak kunjung berakhir ini?

Padahal anggaran penanganan Covid-19 yang di peruntuhkan untuk penanganan dan pencegaan Covid-19 sangat besar hingga milyaran Rupiah itu telah di sahkan lewat rapat DPRD dan Gubernur Provinsi Maluku Utara.

Bahkan tidak tangung-tangung, anggaran tersebut di beritakan lewat media baik cetak maupun daring. Rakyat tau, anggaran tersebut sebagai angin segar dan bakalan sampai ke tangan mereka. Tapi, apalah daya semua itu hanya fatamorgana. Jangankan masyarakat, kami yang representatif dari generasi penerus kepemimpinan di Provinsi Maluku Utara yang menempuh pendidikan di Luar Malut tak sedikitpun kecipratan.

Pemimpin seperti inikah yang di harapkan? Ataukah kami yang terlalu kaku membangun komunikasi dengan pihak bapak? Saya pikir, seorang Ayah pasti tau kapan waktu anaknya di beri makan karena kelaparan.

Persoalannya adalah kami sebagai generasi yang nanti akan membawa pembaharuan di Malut, sudah semestinya pemerintah wajib hukumnya responsif dan melek dengan keberadaan kami yang berada di zona merah pandemi Covid-19 dari sekian jumlah mahasiswa yang tersebar di luar Malut.

**************

Masalah pandemic Covid-19 saat ini terus menunjukan gejala yang tak kunjung usai. Seiring berjalan waktu, jumlah peningkatan pasien Covid-19 terkonfirmasi mencapai 43, 803 kasus positif dan meninggal 2,373. Update tanggal 19 juni 2020.

Pemerintah pusat dan daerah tidak bisa menganggap sepele dengan kondisi ini karena akan erakibat lebih besar dari sebelumnya. Dibutuhkan penanganan yang lebih efektif dan tepat dalam pencegaan dan penyebaran virus kepada masyarakat.

Demikian juga soal Social Distancing dan Physical Distancing. Imbauan itu terasa kembali menjadi potongan pesan yang sia-sia karena publik di himbau masih harus mengelola langkah untuk kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sementara itu, pemerintah belum punya sikap soal penanganan Covid-19, yang berkaitan dengan masyarakat potensial tertular karena harus pergi dan memenuhi lapak-lapak publik yang tidak mungkin di atur jarak sosial dan fisiknya.

Pemerintah cenderung terlalu pelan dan lunak mengambil langkah dan kebijakan yang saling berbenturan. Dimana pesan-pesan tersebut cenderung tidak konsisten, baik isi pesannya maupun cara untuk melaksanakannya bagi publik. Bisingnya komunikasi pemerintah menyikapi Covid-19 membuat pengambilan keputusan untuk menanganinya juga tertunda. Potongan pesan yang telanjur di pilah dan di pilih sendiri oleh masyarakat terpaksa dibaikan.

Sehingga, konsekuensinya pesan itu bagi publik ialah tidak punya makna apa-apa meski pada akhirnya pemerintah mengambil kebijakan PSBB. Namun semakin bertambah, aturan seperti pasca putusan pemerintah mengambil sikap PSBB, potongan pesan bergeser ke penerima yang lebih besar, yakni pemerintah daerah. Ada pemerintah daerah yang persepsinya sama dalam menerima pesan pemerintah pusat, tapi ada yang tidak. Bahkan, ada pemerintah daerah yang berkonflik dengan pemerintah daerah lain berkaitan dengan persoalan bantuan sosial.

Konsistensi pemerintah juga kembali di uji untuk membuat potongan pesan sekadar berhamburan menuju tempat sampah alias tidak terpakai, berkaitan dengan istilah relaksasi PSBB. Sekali lagi publik menunggu konsistensi itu. Karena publik sudah punya sikap sendiri, akan melaksanakan isi pesan atau membuang. Yang jelas, kita semua, pemerintah dan masyarakat tidak pernah tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Maka, kita juga tidak pernah tahu akankah pemerintah mampu mengelola isu dan kebijakan penanganan covid-19 agar segera berakhir di Tanah Air kita ini? Wallahualam.

Pada akhirnya, masyarakat kadang merasa mengabaikan keselamatanya. Padahal pandemic Covid-19 masih di jumpai di sekitaran kita dan berujung pada kasus positif meningkat tidak berkurang.

Prediksi Akhir Pandemi

Wacana pemerintah untuk melakukan relaksasi PSBB menimbulkan beberapa pertanyaan seperti sudah tepatkah memulai relaksasi PSBB saat ini? Benarkah berdamai dengan virus ialah jalan terbaik? Bagaimana rakyat menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian (uncertainty)?

Pelonggaran PSBB dilakukan bertujuan untuk memulai pemulihan ekonomi dengan cepat setelah tertekan oleh adanya pembatasan pergerakan manusia yang dilaksanakan untuk mengerem laju infeksi dan tingkat kematian serta memberikan harapan kepada rakyat bahwa kondisi akan membaik. Beberapa hal mungkin bisa dijadikan pelajaran saat Indonesia memulai relaksasi PSBB seperti relaksasi lockdown yang dilakukan Tiongkok, Spanyol, Italia, Jerman, dan Selandia Baru. Namun, perlu diingat, negara-negara itu telah membatasi aktivitas sosial dan fisik warga mereka secara ketat, bahkan draconian lockdown guna mencegah munculnya kasus baru.

Sebagian besar negara di dunia melakukan strategi penutupan total area berkumpul publik, seperti pasar, restoran, taman, dan kegiatan bisnis nonesensial lainnya. Moda transportasi massal pun di tutup agar penduduk berdiam diri di rumah. Hanya rumah sakit dan aktivitas yang berhubungan dengan suplai kebutuhan pokok diberikan izin untuk dibuka.

ITB, dan UGM telah memprediksi berakhirnya pandemi Covid-19 di Indonesia dengan waktu yang bervariasi, yakni akhir Mei dan Juni 2020. Singapore University of Technology and Design bahkan memprediksikan akhir pandemi covid-19 di Indonesia pada Oktober 2020. Hidup berdamai dengan SARSCov-2 bukan hal yang mustahil dilakukan. Untuk itu pemerintah perlu menyusun skenario strategi exit plan yang terencana dan terukur sehingga tidak membahayakan rakyatnya.

New Normal Solusikah?

Pemerintah Indonesia menerapkan New Normal dengan mempertimbangkan studi epidemiologis dan kesiapan regional. Perubahan perilaku akan menjadi kunci optimisme dalam menghadapi Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah atau yang dikenal sebagai New Normal. Agar New Normal dapat berjalan dengan baik, diperlukan perubahan perilaku pada aspek IT dan keselamatan (safety).

Ini bukan kesempatan membuka kehidupan baru, melainkan kepatuhan terhadap kesehatan barang kali bukan kebebasan padahal patut terhadap protokol kesehatan. Kita sering lupa dengan intisari pesan berakibat memunculkan eforia sesaat sampai lupa bahwa kita hidup berdampingan dengan corona saat ini. Banyak orang diluar sana rela mengambil resiko dalam situasi pandemic bahkan tidak mengikuti protocol kesehatan. Padahal pihak-pihak kepolisian suda tegas menjalankan tugasnya untuk pencegaan penyebaran covid-19.

New normal life bukanlah ide murni dari Indonesia. Mengapa? Karena ide ini telah dicetuskan WHO, organisasi kesehatan dunia di bawah naungan PBB. Namun bukan berarti semua negara bisa menerapkan ini. Beberapa persyaratan harus dipenuhi jika suatu negara ingin memberlakukan new normal life. Salah satunya ialah kurva angka kasus baru cenderung turun. Artinya pandemi virus yang berasal dari Wuhan, Cina ini sudah mampu dikendalikan. Namun jika new normal life diberlakukan pada saat kondisi sedang abnormal, artinya kasus masih terus melaju naik, maka apa yang akan terjadi?

Kabar pemberlakuan new normal life di beberapa wilayah Indonesia ini disambut baik para pelaku usaha, baik skala kecil, menengah hingga atas. Mall, pusat perbelanjaan pun antusias menyambutnya. Dengan penyediaan protokol kesehatan yang diklaim lengkap, mereka siap menjalani aktivitas ekonomi seperti biasa. Tanpa khawatir tertular corona. Begitu pula dengan tempat wisata.

Dengan langka new normal patut kita ihtiar dalam melakukan aktifitas keseharian dimana tetap mengedepankan protokol kesehatan kapan pun kita berada sebab sampai saat ini belum ada yang mampuh memprediksi pandemic ini berakhir. Corona mengajarkan kita disiplin dan tidak malas untuk melahirkan kesadaran baru bertahan pada kondisi yang serba terbatas dari hubungan sosial, maka harapanya adalah pemeritah pusat dan daerah tidak menyampingkan tanggung jawab untuk melindungi segenap masyarakat Indonesia yang terdampak corona.

Terutama aspek, pendidikan pemerintah Provinsi Maluku Utara harus mengambil langka dan mebijaki mahasiswa yang mungkin orang tuanya di PHK, kemudian tidak bisa bekerja. Tentu ni berdampak pada studi pendidikan anak yang paling tidak kepedulian pemerintah Nampak terlihat ketika situasi pandemic. Maka dengan demikian new normal yes! Protocol kesehatan oke, mari kita awali new normal ini dengan pemikiran maju bahwa maluku utara terdepan untuk mencegah tersebarnya corona secara massif di maluku utara.*
Komentar

Berita Terkini