 |
| Idhar Ishak (Peserta Advance Training/LK-III HMI BADKO Sulut-Go) |
Penulis : Idhar Ishak
(Peserta Advance Training/LK-III HMI BADKO SULUT-GO)
Indonesia hari ini sedang berdiri di sebuah persimpangan krusial antara ambisi besar meraih swasembada pangan atau terjebak dalam siklus inefisiensi anggaran yang menahun. Di tengah narasi besar Kedaulatan Pangan yang digaungkan di ruang-ruang rapat kenegaraan, kita sering kali melupakan satu instrumen paling vital dalam simfoni kebijakan publik kita yakni Seni Mengelola Risiko. Tanpanya, anggaran triliunan rupiah hanyalah sekadar angka yang berpindah buku, namun gagal mengenyangkan perut rakyat di akar rumput.
Sebagai kader HMI yang berproses dalam Advance Training, kita dididik untuk melihat persoalan bangsa dengan kacamata yang melampaui teknokrasi. Kita memahami bahwa mewujudkan Masyarakat Adil Makmur bukan hanya soal seberapa besar input yang digelontorkan, melainkan sejauh mana ketepatan sasaran dan ketangkasan mitigasi dijalankan. Dalam konteks pangan, realita hari ini menunjukkan adanya jurang yang menganga antara kebijakan pusat dan eksekusi di daerah.
Masalah pertama yang menyandera kemandirian pangan kita adalah disinkronisasi regulasi. Kita menyaksikan sebuah paradoks, di satu sisi pemerintah pusat memacu target swasembada dengan agresif, namun di sisi lain, pemerintah daerah sering kali terbelenggu oleh aturan yang kaku atau bahkan tumpang tindih. Harmonisasi aturan Pusat-Daerah bukan sekadar urusan administratif; ia adalah soal menyatukan frekuensi perjuangan.
Sering kali, kebijakan "top-down" mengabaikan keunikan ekosistem lokal. Di wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo (Sulut-Go), misalnya, tantangan geografis dan tipologi komoditas unggulan seperti jagung dan kelapa membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan daerah di Jawa. Tanpa harmonisasi yang elegan, anggaran pangan sering kali "menguap" di labirin birokrasi hanya karena ketakutan pejabat daerah dalam mengeksekusi dana yang dianggap tidak selaras dengan aturan di atasnya. Akibatnya, anggaran menjadi mubazir karena waktu eksekusi yang meleset dari musim tanam.
Pangan adalah sektor yang paling akrab dengan ketidakpastian. Perubahan iklim yang tak menentu, fluktuasi harga pasar global, hingga ancaman hama adalah risiko nyata yang tidak bisa dijawab dengan postur anggaran yang kaku (rigid). Di sinilah pentingnya Optimalisasi Anggaran Berbasis Risiko.
Pemerintah tidak boleh lagi sekadar menjadi "juru bayar" rutin. Kita butuh transformasi paradigma menuju manajemen anggaran yang dinamis. Anggaran berbasis risiko menuntut adanya dana taktis dan fleksibilitas relokasi yang cepat saat krisis melanda suatu wilayah. Jika terjadi kegagalan panen di Gorontalo akibat anomali cuaca, sistem anggaran harus mampu merespons dengan cepat melalui mitigasi protektif, bukan malah terjebak dalam revisi DIPA yang berbelit-belit. Anggaran yang gagal menghitung risiko sebenarnya sedang merencanakan kegagalannya sendiri.
Bagi kami di HMI BADKO Sulut-Go, perjuangan pangan adalah manifestasi dari tanggung jawab profetik untuk membela kaum mustad’afin. Petani kita adalah kelompok yang paling rentan terhadap risiko, namun paling sedikit mendapatkan proteksi sistemik. Dalam perspektif Nilai Dasar Perjuangan (NDP), kemerdekaan yang hakiki adalah saat rakyat tidak lagi didera rasa lapar di tanah yang subur.
Kedaulatan pangan harus diletakkan dalam kerangka Hifdzun Nafs (menjaga jiwa) dan Hifdzul Mal (menjaga harta) umat. Swasembada bukan tentang seberapa banyak kita mengimpor teknologi, tapi seberapa mampu kita mengorkestrasi kekuatan lokal melalui kebijakan yang harmonis dan anggaran yang tangkas.
Menuju swasembada pangan adalah sebuah maraton, bukan sprint. Ia membutuhkan napas panjang berupa konsistensi regulasi dan ketajaman dalam mengelola setiap butir risiko yang ada. Jangan biarkan anggaran pangan yang bersumber dari pajak rakyat hanya berakhir menjadi laporan di atas kertas yang rapi namun hampa makna.
Sudah saatnya kita mengakhiri seni "menghabiskan anggaran" dan memulai seni mengelola risiko. Hanya dengan cara itulah, cita-cita swasembada tidak akan menjadi mitos, dan setiap rupiah negara akan benar-benar menjadi berkah bagi piring-piring rakyat di seluruh pelosok negeri.
