Ternate-Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku Utara mengelar kegiatan pertemuan reguler Komite Pengelolaan Bersama Perikanan Tuna (Fisheries Co-Menagement Committe/FCMC). Kegiatan rutin yang dilakukan dua kali dalam setahun tersebut dilaksanakan pada Kamis (25/19) dan dipusatkan di Ballroom Gamalama Dafam Ternate.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kabid Perikanan Tangkap Maluku Utara, Perwakilan Karantina Bandara Babullah, KSOP, Akademisi, penyuluh perikanan, para donatur, supplier serta perwakilan nelayan dari Kabupaten/Kota.
Wildan, Manager Peningkatan Perbaikan Perikanan di Yayasan Masyarakat dan Peikanan Indonesia (MDPI) kepada reportmalut.com mengatakan bahwa Maluku Utara punya pengelolaan bersama perikanan tuna, jadi kegiatan yang dilakukan secara bersama ini adalah untuk melihat progres rencana aksi yang telah di sepakati sebelumnya.
"Pertemuan kita hari ini untuk menceritakan dan memaparkan kegiatan apa yang telah dilaksanakan dan yang belum, juga seperti apa kendala-kendala yang di temui". Ungkap Wildan
Hal tersebut menurutnya penting dilakukan sebab dengan begitu hasilnya dapat menjadi acuan untuk agenda yang akan di lakulan selanjutnya.
Dalam kegiatan tersebut selain melakukan evaluasi juga dirangkai dengan kegiatan-kegiatan lain seperti Sosialisasi Dokumen Pengelolaan Bersama Perikanan Tuna di Maluku Utara yang dilakukan dengan tujuan agar pengelolaan bersama ini, semua unsur seperti Pemerintah, industri, nelayan, supplier dan LSM bisa terlibat langsung.
Selain itu, Ssialisasi Pergub Tentang Pengeluaran BPKP, guna memberikan update hasil pendataan ikan tuna kepada nelayan yang berkaitan langsung dengan program sertifikasi fairtrade pada nelayan tuna serta menyusun rencana aksi bersama untuk enam bulan kedepan.
Wildan menambahkan, dari aksi yang baru dirancang ada beberapa point yang menjadi PR enam bulan kedepan. Seperti, Penerbit Kusuka bagi nelayan, pendataan ikan tuna, pelaporan log book nelayan dan pembuatan BPKP bagi nelayan tangkap tuna.
"Saya berharap, selanjutnya pengelolaan perikanan di Maluku Utara itu lebih baik juga lebih bertanggung jawab dan tentunya berkelanjutan" Harapnya.
Sementara, Abdullah Assegaf Kabid Perikanan Tangkap Malut mengatakan dengan adanya kerjasama ini Alhamdullah potensi laut kita sudah bisa di ekspor ke luar negeri seperti di Pulau Bisa Obi, dimana produknya sudah terjual ke Amerika.
"Dulunya hasil tangkapan kita masih di bawa ke daerah-daerah di dalam negeri, tapi sekarang ada satu perusahan yang sudah bekerjasama dengan pihak luar dan bersedia membeli hasil tangkapan kita" terangnya
Namun, Abdullah mengakui bahwa proses pasar langsung ini belum seluruhnya, sehingga masih ada pelaku usaha atau nelayan yang masih membawa hasil tangkapan ke beberapa daerah, hal ini karena mereka belum masuk dibawa naungan perusahan binaan MDPI.
Dia mengatakan, untuk sementara ini pembinaannya masih di beberapa daerah. Diantara 10 kabupaten/Kota, baru Halmahera Selatan, Morotai, dan Ternate.
"Rencananya nanti akan di perluas dalam proses pembinaan ini. Saat ini masih di fokuskan pada pembinaan nelayan tangkap mulai dari merawat hasil tangkapan dan menjaga agar kualitas ikan yang di tangkap bisa di bawa keluar" ungkap Abdullah.
"Kedepanya kita akan memperluas. Namun, untuk saat ini kita lihat dulu di tiga Kabupaten ini, kalau memang nelayannya sudah bagus baru diperluas lagi". Tutupnya. Imha
